Kejati Jatim Mulai Sidik Dugaan Korupsi Buku Perpustakaan SD

SURABAYA – AP.COM – Pengadaan buku referensi perpustakaan tingkat Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, tahun 2016 mulai dibidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Jumat (24/11/2017).

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sudah dikeluarkan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Maruli Hutagalung per-tanggal 21 November 2017 bertanda dimulainya pengusutan dugaan korupsi pengadaan buku referensi perpustakaan SD yang menelan anggaran sebesar Rp2,5 miliar.

Sebelumnya, ramai diberitakan berbagai media bahwa dalam pengadaan buku perpustakaan SD di Sampang oleh distributor penerbit PT. Sarana Panca Karya Nusa (SPKN) melalui agennya di daerah beraroma korupsi yang dilakukan secara massif, terstruktur dan terorganisir.

Pertama, dalam pengumuman dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sampang, pemenang lelang tertera pada tanggal 15 Desember 2016. Dan didalam keterangan itu jenis lelang dengan paket Rp2.500.214.000.

Dalam rincian LPSE, tertera pada kolom “pemberian penjelasan” 14 Desember 2016 pukul 08.00 – 09.00 WIB. Serta pada kolom “upload dokumen penawaran” 14 Desember 2016 pukul 09.05 WIB sampai 15 Desember pukul 23.59 WIB.

Sehingga tampak sangat janggal, bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 jadwal/proses upload dokumen penawaran belum selesai, tapi sudah diumumkan siapa pemenangnya dan dinyatakan bahwa lelang sudah selesai.

Selain itu, pekerjaan dinyatakan sudah selesai dilaksanakan dengan menyebut lokasi pekerjaan adalah di kantor Dinas Pendidikan Jalan Jaksa Agung Suprapto 77 Sampang. Dan pada hari itu juga tanggal 15 desember 2016 dilaksanakan proses untuk pembayaran kepada penyedia barang.

Kejanggalan ini secara mencolok menunjukkan ada indikasi bahwa sebelum lelang dilaksanakan berarti barang yang akan disuplai oleh penyedia sudah ada di kantor Dinas Pendidikan.

Dimana bisa dilihat jadwal upload tanggal 15 Desember sampai tengah malam, tapi belum selesai proses upload sudah dinyatakan ada pemenangnya dan pada hari yang sama sebelum proses upload penawaran  selesai, penyedia barang yang dinyatakan sebagai pemenang pengadaan sudah dinyatakan selesai melaksanakan pekerjaan dan langsung terjadi proses pembayaran.

Kejanggalan itu selain menunjukkan indikasi adanya persekongkolan antara Dinas Pendidikan dan penyedia barang, juga melanggar peraturan, yakni petunjuk teknis dari kementrian pendidikan, bahwa dalam pengadaan buku perpustakaan pengiriman harus dilaksanakan/dikirim oleh penyedia barang sampai ke sekolah-sekolah, bukan ke kantor Dinas Pendidikan, agar sekolah atau Dinas Pendidikan tidak terbebani ongkos pengiriman.

Kedua, adalah ada dugaan pengurangan jumlah buku yang dikirim, tetapi dalam laporan ditulis bahwa volume buku yang dikirim sudah sesuai kontrak.

Sebagaimana dilaporkan masyarakat yang membawa data ke Kejaksaan Tinggi Jatim, dalam kontrak, masing-masing dari 50 lembaga SD harusnya menerima 870 judul buku. Jumlah keseluruhan per sekolah harusnya mendapat 2.639 eksemplar.

Namun kenyataan dilapangan jauh dari harapan. Antara pedalaman dan pinggir kota berbeda. Paling parah di pedalaman misalnya di SDN Tobai Tengah 2. Itu hanya mendapat 400–500 eksemplar, jauh dari 2 ribu eksemplar

Menanggapi itu, Kepala Dinas Pendidikan Sampang, Jupri Riyadi, bungkam saat diminta klarifikasi dugaan tindak pidana korupsi pada program pengadaan buku referensi perpustakaan untuk SD tahun anggaran 2016 senilai Rp2,5 miliar yang mulai diusut Kejati Jatim itu.

“Saya tidak mau memberikan komentar apa-apa. Jadi, tidak ada komentar untuk klarifikasi,” jawabnya singkat. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *