Tersangka Dugaan Korupsi, Wali Kota Mojokerto Mulai Diperiksa KPK

MOJOKERO – AP.COM – Sesuai dengan janjinya, Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus kooperatif terhadap penyidikan yang dilakukan KPK. Hari ini Mas’ud akan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di kantor lembaga antirasuah itu.

Agenda pemeriksaan Mas’ud oleh KPK ini dikonfirmasi oleh Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Mojokerto Choirul Anwar. Menurut dia, surat panggilan itu dikirim langsung oleh KPK ke rumah dinas Wali Kota pada 27 November 2017.

“Suratnya datang via pos, langsung dikirim ke rumah dinas,” kata Anwar saat dihubungi detikcom, Senin (4/12/2017).

Sesuai dengan janjinya, lanjut Anwar, Mas’ud kooperatif terhadap penyidikan yang dilakukan KPK. Pejabat yang akrab disapa Yai Ud itu berangkat ke Jakarta sejak Minggu (3/12/2017) sekitar pukul 17.00 Wib.

“Beliau hanya didampingi ajudan, nanti di Jakarta bertemu pengacaranya,” ujarnya.

Anwar menuturkan, panggilan dari lembaga antirasuah ini untuk yang pertama kalinya sejak Mas’ud ditetapkan sebagai tersangka 17 November lalu. Mas’ud akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi terhadap pimpinan DPRD Kota Mojokerto untuk memuluskan pembahasan P APBD TA 2017.

“Agenda pemeriksaan hari ini jam 10 (pukul 10.00 Wib),pemeriksaan tetap terkait itu (dugaan gratifikasi),” tandasnya.

Dugaan keterlibatan Wali Kota Mojokerto terkuak dalam persidangan dengan terdakwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wiwiet Febryanto. Selain keterangan saksi, KPK juga mempunyai bukti rekaman pembicaraan yang berisi dugaan perintah Wali Kota terhadap Wiwiet untuk melakukan gratifikasi kepada pimpinan dewan.

Wiwiet sendiri terkena OTT KPK pada Jumat (16/6/2017) malam. Selain dia, KPK juga menangkap tiga politisi yang saat itu menjabat pimpinan DPRD Kota Mojokerto. Mereka adalah mantan Ketua DPRD dari Fraksi PDIP Purnomo, mantan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB Abdullah Fanani dan mantan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN Umar Faruq.

Wiwiet dijatuhi vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. Namun, Kadis PUPR ini mengajukan banding. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *