Mantan Kades Doropeti Jadi Tersangka Dugaan Korupsi APBDes


DOMPU | AP.COM – Mantan Kepala Desa Doropeti Kecamatan Pekat berinisial AM ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi APBDes tahun 2015 – 2016. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan juta. Diduga peran perangkat Desa lain tidak difungsikan AM selama menjabat, sehingga ada beberapa laporan diduga dipalsukan.

Kajari Dompu, Hasan Kurnia, SH didampingi Kasi Pidsusnya, Deddy Diliyanto, SH kepada Suara NTB, Jumat, 2 Februari 2018 mengakui, kasus dugaan korupsi APBDes Doropeti tahun 2015 – 2016 yang ditangani pihaknya telah ditetapkan seorang tersangka berinisial AM.

Ia merupakan mantan Kepala Desa dan kasus ini ditargetkan akan dinaikan ke tahap penuntutan di pengadilan Tipikor Mataram paling telat Maret 2018 mendatang. “Targetnya, Maret sudah naik ke pengadilan,” kata Hasan Kurnia.

Kasus yang merugikan keuangan negara dalam APBDes Doropeti hingga ratusan juga ini, dikatakan Hasan Kurnia, modusnya sama seperti kasus dugaan korupsi APBDes pada umumnya. Oknum kepala Desa mengelola sendiri tanpa melibatkan pihak – pihak terkait. Seperti bendahara tidak diberdayakan dan hanya diminta untuk menandatangani SPJ, begitu juga dengan perangkat lainnya. “Angka kerugian negaranya cukup besar sekelas Desa. Sampai ratusan juga selama 2 tahun anggaran,” katanya.

Untuk melengkapi berkas penyidikan akan dilakan penyidikan khusus dengan memeriksa 13 orang saksi. Para saksi ini akan dimintai keterangan selama 4 hari, mulai Senin, 5 Februari 2018. “Ada 13 orang saksi akan kita mintai keterangan mulai Senin sampai Kamis (pekan depan),” katanya.

Baca juga:  Berkas Perkara Dugaan Korupsi Perusda Loteng Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram

Kajari juga selalu mengingatkan para Kepala Desa untuk melibatkan dan memfungsikan semua perangkat dalam pengelolaan APBDes sesuai fungsinya. Kasus pengelolaan APBDes yang ditangani Kejaksaan, modusnya karena oknum Kepala Desa tidak melibatkan perangkat lain dalam mengelola APBDes dan mempertanggungjawabkannya. Karena dikelola sendiri, anggaran diduga diselewengkan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *