Di Tulungagung, Proyek 1,1 M Diduga Beraromakan Korupsi


TULUNGAGUNG – ANALISAPUBLIK_INVESTIGASI – Hasil penelusuran tim investigasi jejak korupsi redaksi Analisapublik.com hari Kamis sore (08/02/2018), dengan didampingi oleh narasumber ahli konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Rekayasa Institute Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Menyisahkan temuan fisik adanya dugaan penyimpangan projek  yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan pembangunan area parkir di kawasan Pantai Gemah, lokasi projek tersebut berdekatan dengan wisata bahari pantai Popoh Tulungagung, projek yang menelan anggaran negara sebesar Rp. 1.100.000.000,- bersumber dari anggaran APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2017, melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Diduga kuat pekerjaan tersebut tidak dilakukan perencanaan dan kelayakan study, sehingga masyarakat Tulungagung tidak dapat di manfaatkan secara optimal dan adapun item – item pekerjaan dibawah kualitas mutu, alias asal – asalan. Hal yang demikian berdasarkan analisis dan keterangan narasumber ahli terinduksi masuk dalam kualifikasi pemborosan keuangan dan bocornya anggaran negara dan secara langsung, yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara.

Sedangkan hasil keterangan narasumber saksi dari organisasi lembaga swadaya masyarakat dan turut ikut dalam pelelangan tersebut menjelaskan kronologi adanya kecurangan pemenang lelang kepada tim investigasi analisapublik.com, “bahwa proses pelelangan tersebut tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang baru pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) sebagaimana yang telah diubah keempatkalinya, terbit pada Januari 2018 lalu. Berdasarkan keterangannya, yang sudah lama bermain project APBD di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. Proses lelang hanya di lakukan untuk memenuhi formalitas belaka, karena pemenangnya CV. BIRWAL sudah di tentukan sebelum lelang dilaksanakan, walaupun di lakukan lelang ulang, tetapi pemenangnya tetap CV. BIRWAL. Dikarenakan adanya unsur dugaan praktik kongkalikong yang melibatkan beberapa pihak pejabat tinggi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang mengawalnya langsung dan pejabat – pejabat struktural yang mempunyai wewenang dalam paket pekerjaan Pembangunan Area Parkir Kawasan Pantai Gemah, khususnya dilingkup SKPD serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Sehingga pemenang sudah dapat bocoran hasil nilai evaluasi perserta lelang dari nilai pagu paket sampai harga pagu sementara (HPS) oleh Ketua panitia ULP pengadaan melalui tim oknum mediator/joki pemenangan projek tersebut, sehingga pemenang membuat dokumen Harga Penawaran proyek terendah sesuai dengan nilai aturan lelang paket pekerjaan tersebut, bahkan ironisnya pemenang lelang sudah dikawal pejabat tinggi daerah kabupaten Tulungagung, asal nilai kontrak pekerjaan tersebut disusun dan disepakati bersama dengan memangkas nilai kontrak pekerjaan hingga kurang lebih 30% dari nilai kontrak sebagai fee. Maka surat kontrak laporan pertangungjawaban (LPJ) dan (SPJ) diduga kuat palsu, 30% dimaksudkan sudah dipangkas mulai dari HPS, PPN, PPH, Oknum mediator, oknum pejabat berwenang dan sisa 70% untuk pelaksanaan projek dan keuntungan pemenang ”, Ungkapnya saat diwawancari wartawan analisapublik.com (13/02/2018).

Maka potensi penyerapan dan anggaran proyek tidaklah sesuai isi, sehingga berpotensi terjadi kegagalan konstruksi. Potensi Kegagalan konstruksi juga terlihat dari kualitas dan Kuatintas  pada pelaksanaan item-item pekerjaan area parkir pantai Gemah yang belum memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis, Dokumentasi dan Spesifikasi barang/jasa. Analisa narasumber adalah tidaklah tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat aturan sesuai dengan hasil monitoring tim jejak investigasi analisapublik.com yang dipimpin oleh H. Muhajir Wahyu Ramadhan.

Sedangkan pemenang lelang proyek atau pelaksana proyek CV. BIRWAL dalam proyek lelang pengadaan barang dan jasa di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Saat di konfirmasi oleh wartawan analisapublik.com melalui percakapan social chatting (soschat) whatsapp messenger di aplikasi handphone/gadget, pihak Direktur Utama CV. BIRWAL yang mengerjakan projek pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak memberikan sebuah informasi dan jawaban pertanyaan yang di berikan oleh wartawan.

Upaya wawancara wartawan analisapublik.com melihat hasil analisa fakta fisik dilokasi projek dan beberapa keterangan narasumber ahli serta masyarakat sekitar, akhirnya pihak Direktur Utama CV. BIRWAL angkat bicara melalui telephone selulernya mengatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah memenuhi aturan – aturan pelaksanaan pekerjaan dengan benar.

Penelusuran tim jejak investigasi analisapublik.com dan narasumber ahli melihat unsur – unsur adanya dugaan pengurangan volume pekerjaan berdasarkan nilai penawaran projek, banyaknya item – item pekerjaan khususnya pekerjaan perkerasan area parkir dengan paving block masih dibawah mutu dan tidak memenuhi standarisasi SNI 03-0691-1996 Paving Blok Kelas C – B mutu K-150 hingga K – 250 Pemakaian untuk pelataran garasi, carport, lahan parkir, melainkan paving tersebut diduga kuat kelas D mutu dibawah K-100 yang nampak pada lokasi proyek banyak yang pecah dan rusak karena produksinya secara manual dan harganya murah tanpa menggunakan mesin press sistem getar (pabrikasi), Maka narasumber ahli dan saksi melakukan uji laboratorium yang dilakukan berbagai pihak dan melibatkan masyarakat agar diperoleh hasil yang komprehensif tentang kerugian Negara akibat pekerjaan Konstruksi pembangunan area parkir di kawasan Pantai Gemah.

Pekerjaannya area parkir Pantai Gemah masih masuk dalam masa pemeliharaan berdasarkan bukti informasi secara elektronik http://lpse.tulungagung.go.id/eproc dan atas dokumen kontrak – kontrak penandatangan bersama projek Hak dan Kewajiban kontrak mulai addendum, SSKK, SSUK, Kontrak Lumpsum dan Pakta Integritas, bahkan kuat dugaan tidak nampak adanya fakta pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% yang harusnya dikerjakan di lokasi pekerjaan sebagaimana aturan ditentukan dalam Pasal 70 ayat 4 Peraturan Presiden tahun 54 tahun 2010 yang dirubah keempatkalinya.

Terkait temuan awal tim redaksi analisapublik.com yang memicu adanya tindak pidana korupsi dalam projek paket pekerjaan konstruksi tersebut. Menjadi sorotan instansi hukum yang berwenang. (bersambung) (H.why)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *