Korupsi, Mantan Anggota DPRD Jatim Divonis 6,6 Tahun Penjara

SBY | AP.COM – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan penjara pada Kabil Mubarok lantaran terbukti menerima suap dari anggaran di Dinas Peternakan Jawa Timur (Jatim) sebesar Rp225 juta.

Vonis yang diterima mantan anggota Komisi B DPRD Jatim itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar terdakwa dipidana penjara selama 9 tahun. Selain pidana penjara, terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp350 juta. Jika tidak sanggup membayar, maka terdakwa harus menggantinya dengan kurungan selama 3 bulan.

Tak hanya hukuman badan, majelis hakim juga menetapkan pencabutan hak politik terdakwa selama 3 tahun. Kabil terlibat dalam kasus suap anggaran tahun 2017 di Dinas Peternakan Jatim. “Menjatuhkan pidana selama 6 tahun 6 bulan pada terdakwa Kabil Mubarok,” ujar Hakim Rochmad dalam persidangan yang digelar di Ruang Candra PN Tipikor Surabaya, Senin (29/1/2018).

Dalam perkara ini, Kabil dijerat Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Menyikapi vonis hakim tersebut, baik terdakwa maupun JPU KPK menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding.

Dalam perkara ini, terdakwa Kabil yang merupakan politikus PKB menerima uang suap sebesar Rp225 juta pada awal Juni 2017. Uang itu diterima terdakwa dalam dua termin. Termin pertama, terdakwa menerima uang sebesar Rp150 juta dan termin kedua Rp75 juta.

Kabil Mubarok ditetapkan tersangka atas pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Dinas Peternakan Jatim pada Juni 2017. Saat itu, KPK menangkap Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Bambang Heriyanto, Kepala Dinas Peternakan Jatim Rohayati, serta Ketua Komisi B DPRD Jatim, M Basuki.

Lembaga antirasuah tersebut menduga kepala dinas memberikan uang suap pada Basuki. Uang suap itu bertujuan untuk menghindari pengawasan dan pantuan DPRD Jatim atas penggunaan anggaran kedinasan tahun anggaran 2017.

Atas keputusan ini, maka posisi Ka’bil Mubarok di DPRD Jatim resmi berakhir. Sebagai gantinya, DPW PKB Jatim menunjuk KH Soleh Hayat. Pada Pemilihan Legislatif 2014 lalu, Soleh Hayat yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil) I Surabaya-Sidoarjo menempati urutan kedua setelah Kabil. Keputusan pergantian antar waktu (PAW) untuk Ka’bil ini dibacakan dalam Sidang Paripurna DPRD Jatim, Senin siang. (*/)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *