PRESIDEN RI : Tegaskan Jangan Ada Lagi Korupsi di Pengadaan Barang Pemerintah


JAKARTA | AP.COM – Presiden Joko Widodo membeberkan modus-modus praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.

Presiden meminta menteri dan kepala lembaga benar-benar memperketat pengawasan anggarannya agar praktik-praktik itu tidak lagi terjadi.

“Saya ingin praktik-praktik, seperti proyek yang sudah diijonkan, penggelembungan harga atau mark up, praktik suap kepada pihak terkait, modus kongkalikong dengan vendor, lelang fiktif dengan memanipulasi dokumen dan pemenang pengadaan, tidak boleh terjadi lagi,” beber Jokowi.

“Sekali lagi tidak boleh terjadi lagi. Karena praktik-praktik seperti itu bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpengaruh pada kualitas barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar,” lanjut dia.

Selain mengoptimalkan pengawasan terhadap area rawan aksi korupsi, Presiden juga meminta kementerian dan lembaga mereformasi sistem pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Salah satunya dengan menerapkan elektronik pengadaan barang dan jasa. Jokowi mendapatkan laporan, total transaksi elektronik pengadaan barang dan jasa tahun 2016 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp 399 triliun.

Sistem elektronik katalog tahun 2016 juga sudah memuat sekitar 81.000 produk dengan transaksi mencapai Rp 48 triliun.

“Ke depan, saya ingin jumlah produk dan nilai transaksi e-catalog bisa dilompatkan lebih tinggi. Dengan menggunakan teknologi informasi, saya yakin seluruh proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan lebih mudah, lebih sepadan, lebih transparan,” ujar Jokowi.

Jokowi juga berkomitmen mempercepat perbaikan regulasi soal pengadaan barang dan jasa elektronik.

“Sehingga regulasi pengadaan barang dan jasa bisa lebih sederhana dan tidak berbelit-belit, peraturannya saya minta bersifat harmonis dalam arti tidak berbenturan satu dengan yang lain, tidak tumpang tindih dan tidak multitafsir, tidak menjebak sehingga tidak membuat pelaksana takut melaksanakan, takut dikriminalisasi,” ujar dia. (*red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *