LSM Menolak Lupa Di Tahun 2018 : Bank Jatim Kebobolan Rp. 300 Milyar APBD Tahun 2010, Ini Kronologinya !

SURABAYA – AP.COM – Rudi Wahono, Seorang Sopir Yang Diduga Kuat Dijadikan Direktur Boneka PT. SGS Oleh Ayong (pemegang saham), Untuk Membobol Bank Jatim Rp. 300 -an Milyar.

 Pembobolan Bank Jatim Ratusan Milyar Oleh PT. SGS dan Seorang Sopir Dijadikan Direktur Boneka PT. SGS Oleh Taipan Bernama Ayong Untuk Membobol Bank Jatim. Tapi Yang Harus Bertanggungjawab dan Dihukum Hanya Pegawai Rendahan Bank Jatim.

Rudi Wahono, pegawai level biasa di PT. Surya Graha Semesta ( SGS), benar-benar menanggung akibat yang tidak dipikirkan sebelumnya. Sebagai staf yang merangkap sopir, dirinya bersedia didapuk menjadi Direktur Utama PT. SGS, milik Tjaho Widjaya alias Ayong dan Punggowo Santoso, dua taipan Sidoarjo, yang memiliki rumah mewah di Bintang Diponegoro dan Citraland Surabaya.

Rudi berkantor di Jalan Mojopahit, Komplek Perniagaan Jati Kepuh, Blok C 2-4 Celep, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Di kantor Ruko ini, Rudi, sehari-hari tidak memiliki kantor selayaknya direksi. Rudi, berkantor sambil cangkrukan dengan sopir direksi. Maklum, Rudi, dikenal orang kepercayaan Ayong, yang dibayar dua kali gaji sopir.

Tetapi, Rudi Wahono, pria berkulit hitam tinggal di sebuah kampung Sidoarjo, harus mau menandatangani dokumen perjanjian kredit Standby Loan (SL) sebesar Rp 306.050.000.000, di Bank Jatim. Uang sebesar ini tidak diterima Rudi, tetapi rekening PT SGS, yang dikendalikan oleh taipan asal Blitar Ayong dan Taipan asal Surabaya Punggowo. Keduanya dicatat selaku pemegang saham PT SGS di Bank Jatim, bukan Direksi. Kredit yang menggunakan nama Rudi Wahono ini diajukan pada tahun 2010.

”Tanyakan ke semua pegawai PT. SGS, dari Erwanto sampai ke office Boy, Rudi itu sopir yang didapuk jadi Direktur Utama dengan janji gaji lebih dan fasilitas Inova,” kata seorang sopir PT. SGS, yang ditemui Surabaya Pagi, sedang nongkrong di warung kopi dekat Ruko Kepuh. Pria ini sedih dengan penetapan Rudi sebagai tersangka, karena selain tidak menikmati uang kucuran Bank, Rudi juga tidak mengerti tugas seorang Direktur Utama sebuah perusahaan kontraktor.

Sementara, Rudi Wahono sendiri, selain dalam lingkaran korupsi Bank Jatim, juga disasar dengan korupsi pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri. Informasi yang dihimpun Surabaya Pagi, sejak 2016, Bareskrim Mabes Polri sudah mengendus adanya korupsi di Bank Jatim saat era Hadi Sukrianto, Direktur Utama Bank Jatim, sebelum Suroso.

Diperalat Ayong : Dalam kasus ini, informasi dari Mabes Polri, yang melobi direksi Bank Jatim adalah Tjahjo Widjojo alias Ayong dan Punggowo Santoso, selaku pemegang saham PT. SGS. Sedangkan Direktur utama PT. SGS, Rudi Wahono, hanya diperintah menandatangani kredit Standby loan, bersama Erwanto, orang kepercayaan Ayong. Bahkan, Rudi Wahono, ini hanya direktur boneka bentukan Ayong dan Punggowo. “Kasihan, dia (Rudi Wahono, red) ini diperalat sama Ayong. Disuruh jadi Direktur,” ucap sumber di Mabes Polri, yang menangani kasus korupsi Bank Jatim.

Sejak kasus ini terungkap, aset-aset tanah dan bangunan yang dijaminkan PT SGS, sudah dilakukan penyitaan oleh Bank Jatim. Termasuk beberapa mobil mewah yang disita tanpa BPKB.

Kehabisan Uang Saku : Sementara, Rudi Wahono, tercatat sebagai Dirut PT. SGS “abal-abal”. Padahal, Rudi Wahono merupakan pegawai rendahan di PT. SGS. “Padahal dia itu pegawai rendahan. Terus diiming-iming gaji direktur,” ujar sumber itu.

Menurut sumber di Bareskrim Mabes Polri, Rudi dijadikan boneka oleh Ayong dan Punggowo, dengan iming-iming gaji direktur. Kini, setelah skandal PT SGS terbongkar, mobil inova perusahaan disita Polri, Rudi yang berdomisili di Tulangan, naik sepeda motor. Bahkan saat dipanggil penyidik Bareskrim Polri di Jakarta, ia disangoni penyidik, karena kehabisan uang saku.

Tak Sesuai DER dan SPMK : Pengajuan kredit itu oleh PT. SGS dipergunakan untuk pembangunan 8 (delapan) proyek diantaranya, pembangunan Jembatan Brawijaya di Kota Kediri, pembangunan Jembatan Kedung Kandang Kota Malang, proyek RSUD Gambiran Kota Kediri, pembangunan Gedung Poltek II Kota Kediri, Pembangunan kantor terpadu Kabupaten Ponorogo, pembangunan Setda Madiun dan pembangunan gedung kantor PT Bank BPR Jatim serta pembangunan proyek pasar Carruban Madiun.

Dari hasil penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan penyidik Mabes Polri, ternyata pemberian kredit tersebut tidak sesuai dengan DER (Debt Equity Ratio) dan dokumen SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).

Selain itu, PT SGS ternyata tidak pernah mendapatkan proyek-proyek APBD, tapi telah diajukan dalam proses penambahan plafon kredit dan tidak sesuai dengan ketentuan buku Pedoman Perkreditan Kredit Menengah dan Korporasi, berdasarkan SK Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 yang kemudian dilakukan perubahan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Nomor SK Dir. Nomor 047/001/DIR/KRD tanggal 30 Januari 2009.

Selain itu, hasil audit BPK dan BPKP Perwakilan Jawa Timur, menemukan adanya dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp 155.036.704.864.

Selanjutnya, penyidik Mabes Polri menetapkan 4 tersangka dari pihak Bank Jatim, diantaranya Wonggo Prayitno, mantan pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim,; Arya Lelana, mantan Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim), Harry Soenarno, Relation Manager (RM) Bank Jatim dan Iddo Laksono Hartanto (Kepala Sub Divisi Kredit Menengah dan Koperasi Bank Jatim).

Ke- 4 tersangka ini dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

“ LSM – LSM DAN ORMAS ANTI KORUPSI JATIM MENOLAK LUPA” : Pembobolan Bank Jatim Rp. 147 Milyar: Pegawai Bank Jatim Yang Harus Bertanggungjawab Dan Dijadikan Terdakwa Di Pengadilan Tipikor, Sedangkan si Pembobol (PT. SGS) Malah Bebas.

photo : Budi Santoso Ketua Alamak Jatim

ALAMAK – Aliansi Masyarakat Anti Koruptor memberi apresiasi positif kepada Mabes Polri yang mengusut pembobolan Bank Jatim sebesar Rp. 147,4 milyar, dimana sudah ada 4 (empat) terdakwa yakni para pegawai Bank Jatim, yang disidangkan di pengadilan Tipikor Surabaya.

Alamak berharap agar kasus ini diusut tuntas, karena yang dijadikan tersangka dan saat ini sudah menjadi terdakwa baru para pegawai Bank Jatim. Sedangkan pihak yang diduga membobol Bank Jatim dan yang menikmati hasil pembobolan sebesar Rp. 147,4 milyar, yakni pemilik PT. SGS (Surya Graha Semesta)  malah terkesan kebal hukum dan belum dijadikan tersangka.

“Akan terkesan lucu, jika pemilik PT. SGS sebagai pihak yang diduga membobol Bank Jatim sebesar Rp. 147,4 Milyar secara terang-terangan dengan cara memalsu dokumen dll serta menikmati uang pembobolan itu malah tidak ditindak secara hukum”, ujar Budi Ketua Alamak Jawa Timur.

“Agar nama baik Polri terjaga, dan tidak menimbulkan anggapan negatif di masyarakat, maka kami berharap agar pembobol Bank Jatim itu juga dijadikan tersangka dan nantinya menjadi terdakwa di pengadilan Tipikor”, katanya

“Karena akan sangat mengherankan, jika pembobol Bank Jatim sebesar 147,4 milyar itu malah bebas dan yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu hanya para pegawai rendahan di Bank Jatim. Masyarakat bisa bertanya-tanya, ada apa ini?, tutur Budi

Sebagaimana diberitakan berbagai media sbelumnya, kasus korupsi dengan modus pemberian kredit macet oleh Bank Jatim pada PT Surya Graha Semesta (SGS) Rp 147,4 miliar disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Terdakwanya empat pejabat Bank Jatim. Yakni Wonggo Prayitno (bekas Kepala Divisi Kredit Modal Kerja/KMK), Arya Lelana (bekas Kepala Sub Divisi KMK), Harry Soenarno (Kepala Cabang Pembantu Bangil-Pasuruan) dan Iddo Laksono Hartano (Asistant Relationship and Manager).

Terdakwa Wonggo Prayitno disidang bersama Arya Lelana. Sedangkan terdakwa Harry Soenarno bersama Iddo Laksono Hartanto. Para pejabat Bank Jatim itu didakwa melakukan korupsi dalam pengucuran kredit kepada PT Surya Graha Semesta.

Dalam surat dakwaan jaksa, perbuatan keempat terdakwa terancam pidana sebagai Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP (dakwaan primair). Sedangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Menurut jaksa, para terdakwa berperan dalam pemberian fasil­itas kredit ke PT Surya Graha Semesta yang menyalahi prose­dur dan tak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 048/203/KEP/DIR/KRD ter­tanggal 31 Desember 2010.

“Di mana pada proses pembe­rian penasabahan plafon kredit standby loan kepada PT Surya Graha Semesta dari nilai awal Rp 80 miliar jadi Rp 125 miliar,” jelas jaksa pada sidang pengadilan tipikor.

Selain melanggar SK Direksi, pemberian kredit tersebut juga tidak sesuai dengan DER (Debt, Equity Ratio) dan dokumen SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) proyek.

Berdasarkan fakta, ternyata PT. Surya Graha Semesta tidak pernah mendapatkan proyek-proyek APBD. Namun mengaju­kan penambahan plafon kredit.

“Proses pemberian kredit pada PT. Surya Graha Semesta tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan Menengah dan Korporasi. Perbuatan para ter­sangka merugikan keuangan negara sebesar Rp 147 miliar yang terdiri dari Rp 120 miliar yang merupakan selisih antara nilai pencairan kredit delapan proyek yang terminnya dijadi­kan jaminan utama pada pem­berian kredit PT. Surya Graha Semesta,” kata jaksa.

Kasus kredit macet PT. Surya Graha Semesta dilaporkan ke Mabes Polri pada 2016 lalu. Dalam laporan yang dibuat LSM itu disebutkan, dugaan penyim­pangan kredit standby loan atau dana cadangan yang disediakan Bank Jatim kepada PT. Surya Graha Semesta dapat diguna­kan bila terjadi suatu musibah, atau hal yang tidak diinginkan oleh pihak kreditor dengan cara pembayaran revolving atau re­volving loan. 

Pembayaran revolving loan adalah salah satu bentuk fasili­tas kredit yang bisa dilakukan berulang-ulang sepanjang masih dalam batas maksimum plafon yang disetujui oleh bank.

Pada tahun 2010, Rudi Wahono Direktur Utama PT Surya Graha Semesta menandatangani doku­men perjanjian kredit standby loan (SL) sebesar Rp 306 miliar dengan pejabat Bank Jatim.

PT. SGS mengajukan kredit ke Bank Jatim untuk delapan proyek pembangunan. Yakni pembangunan jembatan Brawijaya di Kota Kediri, jembatan Kedung Kandang Kota Malang, proyek RSUD Gambiran Kota Kediri, gedung Poltek II Kota Kediri, kantor terpadu Kabupaten Ponorogo, kantor Setda Madiun dan kantor PT Bank BPR Jatim, serta pasar Caruban Madiun. Padahal, PT SGS tidak pernah mendapatkan proyek-proyek itu. (*/red/Har)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *