Dana Hibah Dinas Kesehatan Pemprov Jatim Terinduksi Adanya Dugaan TPK

MADIUN | AP.COM – APBD Provinsi Jawa Timur Pada Tahun Anggaran (TA) 2016, Pemprov Jatim menganggarkan Belanja Hibah yang dikelola oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) sebagai Kuasa PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) sebesar Rp 33.2 miliar.
Berdasarkan narasumber saksi yang tidak mau disebut namanya, saat ditemui wartawan ap.com. Menjelaskan bahwa uang negara sebanyak itu, sebagian besar bukan untuk keperluan untuk kesehatan dan gizi buruk bagi masyarakat tak mampu, melainkan Rp 30 miliar disumbangkan untuk dialokasikan pada pekerjaan kontruksi atau memperbaiki/rehab gedung Rumah Sakit (RS) Ibu dan Anak (RSIA) Pura Raharja milik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), yang dipimpin oleh Dr H Akhmad Sukardi, dan juga selaku Sekertaris Da erah (Sekda) Provinsi Jatim.
Dana hibah yang bersumber dari APBD ini diduga kuat tak diberikan kali ini saja, pada TA 2014 Pemprov Jatim juga menggerojok uang ke Dinkes Jatim sebesar Rp 12.5 miliar untuk perluasan gedung berlantai 5 RSIA Pura Raharja di jalan Pucang Adi Surabaya.
Realisasi hibah ini dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 912/4627/101.1/III/2016 tanggal (14/03/2016) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Satuan Kerja (SKPD) tak lain adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Ketua Badan Pengelola RSIA Pura Raharja.
Dana hibah pengalokasian untuk pembangunan atau rehab gedung yang menghabiskan uang negara senilai puluhan miliaran ini tidak diumumkan melalui informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) lpse.jatimprov.go.id, melainkan lelang konvensional.
“Maka tidak heran jika pemenang proyek berjalan dua periode, tahun 2014 dan tahun 2016.” Ungkap narasumber kepada wartawan.
Sedangkan pemenang – pemenang Kontraktor pelaksana yakni PT. LP, review desain, konsultan perencana oleh PT. WS dan pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh PT. AKA.
Pembangunan rehabilitasi gedung RSIA Pura Raharja dikerjakan  pada 19 Mei 2016, dengan anggaran Rp 26.623.000.000 dengan masa kerja 210 hari, hingga 14 Desember 2016. Namun, addendum (kontrak) selanjutnya berubah menjadi Rp 28.262.822.000 dan terjadi penambahan waktu pelaksanaan selama 16 hari kalender sehingga pekerjaan menjadi harus selesai pada tanggal 30 Desember 2016. Hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 248/PP-RSPR/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.
Realisasi pemberian hibah Pemprov Jatim tahun 2014 dan 2016 pada RSIA Pura Raharja telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat. Sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Jawa Timur terhadap Pemberian Hibah pada RSIA Pura Raharja Nomor 440/432/060.3/2017 tanggal 8 Maret 2017 diketahui terdapat permasalahan pada pemberian hibah pada RS Pura Raharja pada 2014 dan 2016.
Diduga, ada mark-up volume pada pekerjaan harga perhitungan sendiri (owner estimate) ?
Selain itu natasumber ahli Chandika W ahli konstruksi dan perencanaan pelaksana PT. WK saat di temui wartawan analisapublik.com, (19/05/2018) di Sidoarjo, pihaknya menyimpulkan kuat dugaan terdapat pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan volume pekerjaan dan item – item pekerjaan diduga kuat banyak di mark up, yang tercantum dalam kontrak pembayaran terakhir.
“Juga banyak pekerjaan melenceng dari gambar dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.” Ujarnya.
Info wartawan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur menyebut Dinkes Jatim dalam merealisasikan belanja hibah untuk pembangunan RS Pura Raharja tidak sesuai kontrak dan tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar Rp 4.571.925.096,68.
Saat ini wartawan analisapublik.com sedang mendasari serta mengkomfirmasi berbagai pihak atas perihal dugaan ini dan informasi tersebut, diantaranya kepada Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim Dr. dr. Kohar Hari Santoso, Sp.An. KIC. KAP dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pemenang – pemenang proyek terkait dugaan kongkalikong pekerjaan proyek ataupun korupsi dana hibah yang menelan anggaran puluhan miliaran, atas mantan Direktur Utama RSU dr Soedono Madiun ini.
Wartawan juga akan mengkomfirmasi pihak Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ditempat kerja ataupun nomer selularnya  atas kebenaran proyek tersebut yang kuat dugaan telah merugikan negara. (*/har)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *