Pelayanan Sertifikat Tanah BPN Lamongan di Pertanyakan Publik ? Ini Alasannya !

LAMONGAN  – AP.COM – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lamongan menjadi sorotan publik Lamongan pada tahun 2018 terkait adanya dugaan pelayanan publik yang mempersulit permohonan pendaftaran tanah (sertifikat dan pelayanan tanah).

Padahal pada 13 Februari 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Kepada para pejabat tersebut, Presiden juga menginstruksikan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Indonesia sebagai Gerakan Nasional dengan tujuan utama agar terwujudnya pendaftaran tanah secara lengkap di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional.

Secara khusus kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Presiden menginstruksikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap dengan menghasilkan keluaran 3 (tiga) kriteria, yaitu: a. Kluster 1, yaitu bidang tanah yang memenuhi persyaratan untuk diterbitkan sertipikat; 2. Kluster 2, yaitu bidang tanah yang hanya dicatat dalam daftar tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat yang disebabkan karena bidang tanah tersebut dalam keadaan sengketa atau berperkara di pengadilan; 3. Kluster 3, yaitu bidang tanah yang hanya didaftarkan dalam daftar tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat, yang disebabkan subjek atau objeknya tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak atas tanah pada kegiatan Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap atau tidak diketahui keberadaannya.

Selain itu, Presiden menginstruksikan Menteri Agraria/Kepala BPN untuk membuat peraturan dan mengambil langkah-langkah percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam proses pembuktian pemilikan dan/atau penguasaan tanah; membuat/menyiapkan/merevisi Peraturan yang mengatur mengenai jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis untuk mempercepat penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; menyampaikan hasil keluaran (output) Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap kepada Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta guna memperkuat basis data Kebijakan Satu Peta; dan melakukan evaluasi dan monitoring, dan selanjutnya melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara berkala kepada Presiden Republik Indonesia.

Tegas benar pemerintah pusat dalam program percepatan sertifikat tanah di Indonesia tersebut ?

Banyak warga Lamongan mengeluh terhadap pelayanan di kantor BPN Kab. Lamongan, salah satunya pemohon atas nama Suharjono warga Desa Gembong, Kecamatan Babat, saat menemui wartawan analisapublik.com pada Jum’at (26/05/2018) di Kantor BPN Lamongan.

“Bulan Oktober 2017, Saya daftarkan tanah untuk mendapatkan kabar terkait peta bidang tanah dengan kelengkapan berkasnya, hingga detik ini saya belum terima surat Peta Bidangnya,” keluhnya saat menunjukan SPS (surat perintah setor) kepada wartawan ap.com.

Menurut Suharjono, dirinya tidak pernah diberi kepastian kapan peta bidang tanah selesai.

“Tak ada kepastian, berulang kali dikatakan masih belum selesai,” tambahnya.

Saat tim investigasi wartawan ap.com Jum’at (26/05/2018) mengecek kebenaran pelayan BPN Lamongan berdasarkan keluhan pemohon pendaftaran tanah terkait pelayanan publik di Lamongan, para pemohon selalu di arahkan ke satpam keamanan Kantor BPN.

“Saya tanya ke meja pendaftaran selalu diarahkan ke satpam, tanyakan ke satpam, selesai atau belum ?”, Tiru Suharjono menirukan ibu pegawai BPN tersebut kepada wartawan.

Apakah satpam pelayanan ? banyak warga pemohon Lamongan gaptek untuk mengecek nomor pendaftaran tanah mereka, hingga tahap proses sampai mana di situs resmi Kementerian Argraria dan Tata Ruang Republik Indonesia.

Kantor BPN/ATR Lamongan padahal bersama dengan 3 dinas pemerintah Kab. Lamongan lain mendapatkan teguran dari Ombudsman perwakilan Jawa Timur atas mutu pelayanannya dengan penilaian kartu merah.

“Kartu merah adalah pelayanan terburuk, jika terbukti pelayan tersebut di BPN” terang Ombudsman saat dikomfirmasi wartawan melalui telp Jum’at (26/05/2018).

Sedangkan Kepala Kantor, Kasi SPP dan Kasi HTPT BPN Lamongan saat hendak di komfirmasi terkait pelayanan publik saat ditemui wartawan berdasarkan terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftran Tanah, pemerintah telah mencanangkan program percepatan Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sampai dengan tahun 2025.

“mereka tidak ada dikantor” tegas satpam kepada wartawan ap.com.

(Nur/Har)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *