Fenomena Pinjam Bendera Atau Pinjam Perusahaan Dalam Suatu Lelang Proyek Negara

SURABAYA – AP.COM – Pinjam Perusahaan atau Pinjam bendera pada awalnya merupakan salah satu bentuk strategi pemasaran (marketing) yang biasa diterapkan oleh perusahaan konsultan, kontraktor maupun perorangan sebagai upaya mendapatkan suatu proyek pekerjaaan baik melalui proses lelang maupun penunjukan/pengadaan langsung. Secara eksplisit pengertian pinjam bendera dalam strategi ini adalah meminjam/memakai perusahaan konsultan lain untuk ikut dalam proses lelang suatu proyek.

 

Ironisnya lagi jika strategi pinjam bendera ini  dijalankan pada proyek yang bersumber dari belanja Negara yaitu anggaran APBD daerah, APBD provinsi maupun APBN bagaimana dampaknya dan apa kerugiannya ?

 

Salah satu alasan perusahaan konsultan maupun kontraktor sekala kecil hingga besar menerapkan strategi pinjam bendera antara lain di proyek di Dinas – Dinas, Instansi – Instansi, Badan – Badan maupun lembaga BUMN pada dugaan pelaksanaan project

Dari sisi marketing perusahaan A sangat bagus untuk mendapatkan suatu proyek (in hand project), tetapi secara administrasi/legalitas, kompetensi teknis dan kompetensi manajemen perusahaan A tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk dapat mengikuti proses lelang proyek yang dimaksud. Menghadapi situasi demikian, maka salah satu alternatif strategi yang umum dilakukan oleh perusahaan konsultan adalah dengan meminjam bendera perusahaan B yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses lelang (dalam hal ini perusahaan B tidak mempunyai akses marketing untuk proyek tersebut).

 

Konsekuensi dari pinjam bendera ini adalah perusahaan A memberikan imbalan (fee) bagi perusahaan B (biasa disebut fee bendera atau management fee) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Strategi ini selanjutnya dikomunikasikan oleh perusahaan A kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses lelang tersebut. Jika strategi tersebut berjalan sesuai dengan skenario yang dibuat, maka perusahaan B akan muncul sebagai pemenang proyek yang dimaksud. Meskipun perusahaan B dinyatakan sebagai pemenang lelang, dalam pelaksanaan/pengelolaan proyeknya dilakukan oleh perusahaan A (di belakang layar).

 

Fenomena pinjam bendera, saat ini oleh sebagian kalangan dianggap sebagai suatu peluang pasar yang perlu digarap sehingga bermunculan usaha – usaha yang menawarkan jasa pinjam bendera untuk keperluan lelang suatu proyek baik secara sembunyi – sembunyi maupun secara terang – terangan (melalui informasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik lpse), sebagai contoh yang ada di ., padahal pinjam bendera/pinjam nama perusahaan ini adalah tindakan ilegal, karena peserta lelang terkait penyedia barang dan jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan tekhnis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa (Perpres 54 tahun 2010 pasal 19 ayat 1b) dan penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis (Perpres 54 tahun 2010 pasal 87 ayat 3).

Hal yang perlu diantisipasi adalah, jika si peminjam nama perusahaan melakukan wanprestasi atau ingkar janji terkait penyerahan barang atau jasa kepada pejabat pengadaan saat laporan pertangungjawaban (LPJ) dan surat pertangungjawaban, karena bisa saja si peminjam nama perusahaan mengelak dari permintaan penyedia jasa yang dipinjam untuk bertanggung jawab atas kualitas hasil pekerjaannya karena tidak ada hal yang dapat membuktikan bahwa pihak peminjamlah yang bertindak sebagai pelaksana. Bahkan dalam konsep perjanjian kita temukan suatu asas kepribadian, yaitu suatu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Ujar ketua HMPP (himpunan masyarakat Pemantau Project) H. Wahyu saat ditemui wartawan ap.com (01/06) di Surabaya.

Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan sendiri. Pasal 1340 Perdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Maka berdasarkan ketentuan ini pihak pengguna anggaran yang di dalam kontrak diwakili oleh pejabat pembuat komitmen hanya bisa menuntut dan mempersalahkan perusahaan yang terikat kontrak pengadaan barang dan jasa yaitu perusahaan yang dipinjam namanya.

“Jadi meminjamkan nama perusahaan mempunyai konsekuensi hukum yang cukup berat, baik itu menyangkut pengenaan pajak penghasilannya maupun terkait pelanggaran pelelangan yang dilakukan atas nama perusahaan kita sehingga nama perusahaan kita atau nama kita dimasukkan dalam daftar hitam (black list) dan tidak boleh ikut menjadi penyedia di pemerintah selama dua tahun. Sebetulnya bisa juga digeser ke aspek pelanggaran hukum yang lain misal persaingan usaha tidak sehat, bahkan bisa didakwa kasus penipuan karena si penyelenggara lelang tidak diberitahu tentang persoalan strategi pinjam nama atau pinjam bendera perusahaan agar memenangkan lelang.” Tambahnya. (red/Har)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *