Dalam Proses Perceraian, Diduga Ada Oknum Pengadilan Agama Banyuwangi Yang Bermain

BANYUWANGI – AP.COM – Proses perceraian Suwandi (41th) yang beralamat di Dusun Krajan RT. 01 RW. 02 Desa Lemahbang Kulon, Kecamatan Singonjuruh, Banyuwangi, dengan istrinya Shifaur Rohma (37th), diduga kuat adanya oknum Pengadilan Agama Banyuwangi yang bermain.

Hal tersebut lantaran, Suwandi selaku tergugat dalam proses perceraian yang diajukan sang istri, menerima surat panggilan pertama, sehari sebelum sidang.

Photo : Humas Pengadilan Agama Banyuwangi, Drs. Amroni, MH.

“Saya menerima surat panggilan sidang yang pertama ( relaas panggilan), pada tanggal 16 mei 2018 saat akan sholat teraweh sekitar jam 18.30 wib, dari Agus selaku staf Desa setempat. Dan dalam surat disebutkan bila persidangan pertama digelar pada 17 mei 2018,” ungkap Suwandi.

Tidak hanya itu, lebih lanjut Suwandi menjelaskan bila surat panggilan sidang kedua yang diterimanya dari Karyo selaku Kepala Dusun (kasun) sebelah (bukan kepala dusun tempat tinggal suwandi), dia terima sama seperti panggilan yang pertama, yaitu sehari sebelum sidang.

“Panggilan yang kedua saya terima pada tanggal 30 mei 2018 dari Karyo selaku Kasun dusun lain, dan disurat tertulis bila sidang dilaksanakan pada 31 mei 2018. Karena jarak panggilannya terlalu mepet, maka dalam sidang pertama dan kedua saya tidak bisa hadir di persidangan,” jelasnya.

Dihari yang berbeda, Agus si pemberi surat panggilan yang pertama, kepada tim media mengatakan bila dirinya dititipi surat Relaas panggilan tersebut dari seorang perempuan yang mengaku dari Pengadilan Agama Banyuwangi.

“Saya pada tanggal 16 mei 2018 sekitar jam 15.30 wib, mendapat titipan surat untuk Suwandi dari seorang wanita,” ucapnya.

Kemudian, Karyo, kepada tim media, dirinya mengaku mendapat titipan surat untuk Suwandi dari seorang wanita yang diduga orang yang sama dengan pemberi surat panggilan pertama.

“Saya dititipi surat tersebut dari seorang wanita pada tanggal 30 mei 2018 sekitar jam 17.05 waktu setempat,” katanya.

Selanjutnya, MZK, dalam perkara perceraian kali ini selaku Juru Sita penggati di Pengadilan Agama Banyuwangi saat dikonfirmasi tim media mengatakan bila sesuai aturan Relaas panggilan diberikan minimal 3 hari sebelum sidang.

“Bila relaas berjalan tidak sesuai aturan maka menurut saya dalam hukumnya ya tidak sah,” terangnya, senin (4/6/2018).

Hal senada juga disampaikan Drs. Amroni, MH, selaku Humas Pengadilan Agama Banyuwangi saat dikonfirmasi menjelaskan bila surat panggilan diberikan terhadap tergugat minimal 3 hari sebelum sidang.

“Surat harus diberikan kepada tergugat minimal 3 hari sebelum sidang, kalau sehari sebelum sidang baru diberikan ya tidak dibenarkan,” paparnya, senin (4/6/2018).

Selain itu, Relaas panggilan harus diberikan langsung dari Juru Sita terhadap tergugat.

“Juru sita harus memberikan langsung kepada tergugat, bila tergugat tidak dapat ditemui, bisa dititipkan ke kantor Desa, tetapi dalam surat harus ada keterangan terkait penitipan tersebut,” lanjutnya.

Saat ditanya tindakan apa yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Banyuwangi saat ada dugaan kejanggalan dalam proses perceraiannya Suwandi, Dia menambahkan bila akan melaporakan permasalah ini kepada pimpinan.

“Bila terbukti ada oknum yag diduga bermain dalam perkara ini, maka pimpinan pasti akan memberi sanki terhadap oknum tersebut. Sanki secara administrasi bisa teguran secara lisan, secara tertulis, bahkan bila dimungkinkan akan dilakukan pencabutan SK (Surat Keputusan),” imbuhnya. (Tim/Bud)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *