Ada Dugaan Korupsi Di Pemkab Malang, MCW Desak DPRD Bentuk Pansus

AP.COM – MALANG – Corruption Watch (MCW) mendesak DPRD Kabupaten Malang membentuk Pansus (Panitia Khusus) untuk mengungkap dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa Pemkab Malang.

Desakan kepada DPRD Kabupaten Malang ini, berdasarkan kajian dan penelitian MCW selama dua tahun terakhir soal pengadaan barang dan jasa di Pemkab Malang. Kesimpulannya, ditemukan adanya dugaan praktik korupsi dari pelaksanaan pengadaan.

Koordinator Malang Corruption Watch (MCW), Fachrudin mengatakan, dugaan praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Pemkab Malang terindikasi terus terjadi dan berulang-ulang setiap tahun.

Namun, yang dia sayangkan, sama sekali tidak ada proses pembelajaran dan pembenahan atas dugaan praktik itu. Fachrudin menambahkan, potensi terjadinya dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Malang sebenarnya cukup besar.

“Rata-rata, dalam pengadaan barang dan jasa terjadi potensi dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara di kisaran angka 10 hingga 20 persen,” kata dia, usai audiensi dengan DRPD Kabupaten Malang, Selasa (5/6).

Fachrudin menambahkan, meskipun sekarang proses lelang proyek sudah dilakukan melalui LPSE (Lelang Proyek Sistem Elektronik) dan ULP (unit layanan pelelangan), yang diklaim sudah memenuhi azas transparasi, namun adanya dugaan permainan dalam lelang barang dan jasa selalu saja terjadi.

Penyebabnya, LPSE dan ULP diduga hanya berfungsi untuk formalitas saja. Sementara, lelang sebenarnya sudah ditentukan pemenangnya sejak awal oleh tim dari SKPD pelaksana anggaran.

Dia berharap, melalui Pansus DPRD, praktik dugaan permainan dalam pengadaan pengadaan barang dan jasa bisa dihilangkan. Dugaan terjadinya permainan, lanjut Fachrudin, semakin mencuat tatkala rekanan proyek mengeluhkan proses yang tidak transparan.

Rekanan merasa dipersulit ketika mengikuti pelelangan pengadaan barang dan jasa. Namun, seolah memberi kemudahan kepada kelompok rekanan yang disinyalir dekat dengan pejabat Pemkab Malang.

“Sampai rekanan tersebut bersiap mengadu ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Jadi sekarang ini semakin kelihatan atas apa yang kami dugakan dari hasil kajian dan penelitian yang kami lakukan,” tandasnya.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Darmadi mengatakan, pihaknya akan segera melaporkan hasil audiensi dengan MCW ke Pimpinan DPRD. Termasuk desakan untuk membentuk Pansus DPRD terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Malang. (*/Nur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *