Pemugaran Rumah Dinas Wakil Bupati, Langkah Selamatkan Cagar Budaya Blora

BLORA | AP.COM – Pemugaran Rumah Dinas Wakil Bupati Blora yang masuk kategori bangunan cagar budaya adalah langkah tepat dalam menyelamatkan bangunan lama yang sesemakin lama akan semakin lapuk (rusak), mengingat pemugaran bagian atap bangunan tersebut tengah dilaksanakan sejak hari kamis kemarin, (31/5).

Pemerhati bangunan cagar budaya Blora, Nanang Fahru mengatakan cagar budaya seperti rumah dinas wakil bupati Blora dapat dilakukan pemugaran untuk menyelamatkan bangunan lama yang sudah lapuk.

“Bangunan cagar budaya rumdin Wabup adalah bangunan cagar budaya yang dapat dilakukan pemugaran dengan cara memperhatikan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku,” katanya kepada Kabiro Jateng, analisapublik.com.

Untuk menyelamatkan cagar budaya tersebut. maka bangunannya tersebut sudah sepantasnya untuk dilakukan pemugaran. “Bangunan rumah dinas wabup Blora bisa dilihat, memang layak untuk dilakukan pemugaran, yang penting jangan merubah bentuk. Menurut saya kalau dibiarkan terus makin lama makin rusak, maka perlu diselamatkan (dibangun lagi),” jelasnya.

Disampaikan oleh Wakil Bupati Blora, H. Arief Rohman, M.Si., kepada salah satu tim Pemerhati bangunan cagar budaya, Nanang Fahru terkait sejarah rumah dinas yang beliau tempati, “Rumah ini dahulu juga pernah dijadikan Rumah Dinas Bupati di masa kepemimpinan Bupati Sumarno”, kata Wabup Blora.

Menurut Rr. Widyasintha himayanti selaku alumni UNS Fakultas Sejarah yang juga salah satu sejarawan muda di Kabupaten Blora, ia memberikan beberapa referensi untuk melengkapi informasi sejarah bangunan rumah dinas wakil bupati yang beralamatkan di Jalan Pemuda No. 15 A.

“Sebelum menjadi rumah dinas wakil bupati seperti saat ini, rumah ini memiliki sejarah panjang. Dulu bangunan Cagar budaya tersebut pernah digunakan untuk Kantor Perijinan, Kantor Bappeda, Kantor Perusahaan minyak milik Grup Humpuss.

Rumah Dinas Wakil Bupati ini dahulunya pernah digunakan sebagai Rumah Dinas Bupati pada masa kepemimpinan Bupati Blora Raden Sukirno Joyosurono (1960-1966); Bupati Blora Srinardi (1966-1973) dan Bupati Blora Supadi Yudodharmo (1973-1979).

Arsitektur rumah tersebut bergaya indische empire style, bangunan dengan model indis saudagar Cina campur Jawa dan Belanda. Dan yang unik ornamen diatas teras yang tembok putih atas, identik dengan simbol pertahanan atau benteng. Motif tersebut Kasaran motifan benteng.

Gaya Belanda pada bangunan ini terlihat pada dua patung malaikat kecil di bagian atas, apalagi penggunaan colom. Perlu diperhatikan dan diselamatkan adalah pilar2, console, lisplank dan motifan atas yang patung itu.

Perbedaan pilar dan colom, pilar merupakan penyangga tetapi tidak besar banget dan cenderung ramping, colom biasanya besar dan tebal.

Apalagi jika dahulu ada tegel motif timbul/ ukir/ kunci dan tegel marmer itu harus diperhatikan karena langka dan dibalik tegel- tegel itu ada perusahaan biasanya Amsterdam”.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga (Dinporabudpar) Kabupaten Blora, Drs. Kunto Aji, dalam hal pemugaran bangunan cagar budaya rumah dinas wakil bupati Blora, ia mendukung upaya pemugaran bangunan tersebut.

“Saya mendukung upaya pelestarian gedung tersebut, Tadi saya juga memberikan edukasi pada masyarakat Blora, bahwa pada era jaman tersebut (Jaman kolonial Belanda) di Blora sudah ada arsitetektur seperti itu”, ungkapnya.

Di era globalisasi saat ini seharusnya kita lebih memperhatikan warisan budaya, termasuk cagar budaya. Karena semakin berkembangnya zaman yang modern ini, bangunan-bangunan bersejarah sudah tertutupi dengan bangunan yang modern dan hampir tak terlihat lagi.

“Jangan sekali – sekali meninggalkan sejarah (JASMERAH), Perlu diketahui bangunan yg masuk cagar budaya itu sifatnya unik dan tidak lapuk dimakan/ditelan jaman. Justru jadi destinasi wisata tersendiri”, Jelasnya.

Ketentuan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pada ketentuan umum disebutkan bahwa kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.

Dalam hal pemugaran, permasalahan yang paling sering timbul adalah terbatasnya data bangunan cagar budaya sebagai akibat terjadinya kerusakan atau perubahan, ataupun pemahaman pada sebagian masyarakat tentang pemugaran. Pemugaran sering diartikan sebagai kegiatan merombak bangunan lama yang secara fungsi dan bentuknya dianggap sudah tidak memenuhi kebutuhan dan selera masa kini. Jika pengertiannya demikian, hal ini sama dengan menghilangkan nilai sejarah dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam hal pemugaran ini, maka perlu disosialisasikan tentang pedoman pelaksanaan pemugaran khususnya bagi instansi pemerintah baik di propinsi maupun di kabupaten/kota yang menangani cagar budaya, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tepat pelaksanaannya. (Adirin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *