Pengawasan Bersama Program PTSL, BPN Kab. Kediri Dengan Kejaksaan Negeri Kab. Kediri

KEDIRI – AP.COM – Pelaksaan program pemerintah tahun 2018 kali ini BPN Kab.kediri selaku pelaksana program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri guna dapat saling mengawasi dalam pelaksaan kerja yang baik sesuai dengan tujuan pemerintah.

Dasar pelaksanaan program tersebut mengacu pada IMPRES no 2 th 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh Indonesia berharap BPN kab kediri dengan bekerja sama dengan Kejari Kab. Kediri dapat melaksanakan sosialisasi di wilayah kabupaten Kediri yang dimana kelurahan-kelurahan yang ditunjuk mendapatkan program pemerintah tersebut.

Diungkapkan Kakan(kepala kantor) BPN Kab. Kediri Muchlis Setyo Margono.SH berharap dengan Inpres No 2 th 2018 dalam pelaksnaanya dapat tepat sasaran di masyarakat Kabupaten Kediri, kedepan dalam sosialisasinya biar tidak ada salah paham tentang biaya yang dibebankan dalam kepengurusan sertifikat program PTSL tersebut.

Menambahkan kembali apabila nantinya muncul permasalah dalam kepengurusan tanah dari Kejaksaan dapat saling bisa mencermati bersama terutama yang biasa terjadi tanah lelang, berharap apa yang menjadi hak pemenang lelang bisa medapatkan hak nya karena biasanya muncul gugatan dari pihak pertama”ucapnya.

Kajari Kab. Kediri Subroto dalam sambutanya apa yang sudah menjadi tupoksi dalam pengawasan program PTSL tersebut sudah berjalan sebelumnya dimana dalam program tersebut memang rawan pelanggaran dalam pelaksanaan kerjanya.

Berharap untuk tahun ini 2018 tidak terulang kembali seperti tahun sebelumnya yang banyak masuk dimeja kejaksaan karena banyak pelanggaran,mencontohkan berharap BPN Kab Kediri sendiri bisa berkoordinasi dengan Pemkab Kediri agar bisa mengeluarkan Perbup dalam hal pembiayaan program PTSL

Dengan biaya yang diatur dalam program tersebut memang sangat minim,hal ini yang mengacu terjadinya pelanggaran.

Ucapnya kembali nantinya dari kejari sendiri akan berkoordinasi dengan pemkab kediri agar membuatkan Perbup tentang penarikan biaya pengurusan PTSL bisa di bentengi karena dengan dasar Inpres sangat dirasa kurang sekali. (Pan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *