Soal Politik Uang, Panwaslu Lamongan Akan Dilaporkan DKPP

AP.COM – LAMONGAN – Ketua RGS (Relawan Gerakan Sosial) Jatim untuk Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, Muslih HS tiba-tiba menyambangi kantor Panwaslu Lamongan, Jumat (8/6).

Maksud kedatangannya yakni tidak lain untuk mempertanyakan hasil rekomendasi Panwaslu Lamongan terkait kasus dugaan money politic yang dilakukan oleh pihak pasangan Gus Ipul-Puti yang melibatkan Persatuan Perangkat Desa (PPDI) Lamongan belum lama ini.

Terlebih menurut Muslih, rekomendasi Panwaslu terkait kasus tersebut dinilai janggal. Meski dalam rekomendasinya, Panwaslu Lamongan meminta Kepala Desa untuk memberikan sanksi administraitf kepada tiga pihak terlapor, namun dalam rekomendasi lainnya nomor 004.e/LP/PG/Kab/16.19/VI/2018 tertanggal 08 Juni 2108, pihak Gakkumdu memutuskan laporan dugaan tindak pidana pemilu dinyatakan tidak memenuhi unsur pasal 187(a) ayat 1 Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 sehingga tidak dapat diteruskan ke tingkat penyidikan.

Ketiga terlapor yang dimaksud yakni Kepala Dusun Nongko, Desa Candisari Kecamatan Sambeng, Adenan Kohar, Kasi Kesmas Desa Sumberaji, Kecamatan Sukodadi dan Kholid Mawardi, Kepala Dusun Warukulon, Kecamatan Pucuk.

Menyikapi hasil rekomendasi Panwaslu Lamongan tersebut. Muslih HS mengaku keberatan dan kecewa dengan hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Lamongan. Karena, Panwaslu Lamongan tidak memanggil Cagub Jatim nomor urut 2 yang justru terlapor utama.

“Logikanya loh, orang yang mendengarkan aja dinyatakan salah secara administratif, lha ini yang pidato yang kampanye kok tidak dipanggil, Ini yang kita pertanyakan,” kata Muslih didampingi Khoirul Huda, Sekretaris Tim Pemenagan Khofifah-Emil Kabupaten Lamongan.

Dia menganggap, dalam mengangani laporannya, Panwaslu Lamongan tidak berani dan masih ada rasa takut untuk memanggil Paslon nomor urut 2.

“Melihat prosesnya saja sudah kecewa ditambah hasilnya juga kecewa. Keberpihakan Panwaslu Lamongan terlihat sekali dari penganganan laporan ini,” terang Muslih kepada awak media.

Padahal, menurutnya, bukti-bukti yang disertakan dalam laporan ke panwaslu Lamongan sudah cukup jelas ada bagi bagi uang di lokasi pertemuan, ada pidato kampanye Cagub Jatim Saifullah Yusuf, yang dihadiri mayoritas perangkat desa.

“Dalam video itu, ada kampanye, ada perangkat desa dan mayoritas perangkat deaa yang hadir, ada bagi-bagi uang di lokasi itu,” imbuh dia.

Terkait hasil rekomendasi tersebut, pihaknya berencana melaporkan Panwaslu Lamongan ke Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP). Apalagi, posisi Toni saat ini mengikuti penjaringan Bawaslu Provinsi

“Kita akan konsultasikan lebih dahulu dengan tim. Kemungkinan juga nanti kita akan laporkan Panwaslu Lamongan ke DKPP,” tegasnya.(*/Nur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *