Lebaran 1 Syawal 1439 H Menjadi Titik Balik Bagi Upaya Penyelamatan Alam

PATI | AP.COM – Setelah dua hari terakhir melaksanakan rangkaian kegiatan di dua kabupaten yaitu Kupatan Kendeng di Rembang dan Halal Bihalal Brokohan (syukuran) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dipadukan dengan gelar panggung rakyat bersama sejumlah musisi yang mempunyai perhatian atas lingkungan dan kegiatan-kegiatan sosial, seperti Navicula, Marjinal, Sisir Tanah, maupun Kepal SPI yang bertempat di pelataran Omah Kendeng Sukolilo Pati, akhirnya secara resmi Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) mengeluarkan rilis media, Kamis (21/6) terkait dengan acara brokohan dalam menyikapi hasil KLHS untuk keselamatan alam.

“Kami dari JM-PPK, patut mengucap syukur atas telah rampungnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng. Kajian yang telah dilakukan pemerintah ini merupakan respon atas upaya perjuangan petani Kendeng dalam menjaga kelestarian Pegunungan Kendeng dari berbagai kerusakan lingkungan dan terancam musnahnya ribuan mata air akibat pendirian pabrik semen serta penambangan batu kapur di wilayah Pegunungan Kendeng,” kata Gunretno, selaku koordinator JM-PPK.

Menurut Gunretno, setelah melalui rangkaian perjuangan yang panjang, dari gugatan hukum melalui PTUN dan berbagai upaya dengar pendapat atau audiensi yang dilakukan JM-PPK di berbagai instansi pemerintahan, mulai DPRD Kabupaten, DPRD Propinsi, Bupati Rembang dan Pati, Gubernur Jateng, Kementrian terkait, antara lain KLHK, ESDM, serta DPR. Bahkan perwakilan JM-PPK juga sudah diundang dalam pertemuan antara pemerintah, yang diwakili Kementrian ESDM bersama dengan pengurus asosiasi semen seluruh Indonesia.

Tidak hanya berhenti pada tataran audiensi, berbagai aksi protes bermartabat pun juga telah dilakukan JM-PPK untuk menunjukkan perhatian dan keseriusannya terhadap potensi bahaya kerusakan lingkungan serta musnahnya kehidupan jika Pegunungan Kendeng tidak dijaga kelestariannya, seperti aksi longmarch ratusan kilometer dalam aksi Kendeng Menjemput Keadilan, 9 Kartini Kendeng memasung kaki dengan “cor semen” di depan Istana Merdeka, hingga mendirikan tenda perjuangan di depan Istana Merdeka.

“Semua yang JM-PPK lakukan adalah untuk kehidupan banyak orang. Semua aksi itu dilakukan untuk menegaskan bahwa ibu bumi yang telah memberikan berkah melimpah kepada seluruh makhluk hidup sudah seharusnya dilindungi, bukan dieksploitasi habis-habisan tanpa memperhatikan keseimbangan dan daya dukung lingkungan,” ujar penerus ajaran Samin Surosentiko ini dalam bahasa Jawa yang fasih.

Perjuangan JM-PPK akhirnya berbuah kebaikan ketika Presiden Joko Widodo menerima perwakilan petani Kendeng pada tanggal 2 Agustus 2016 di Istana Merdeka. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan untuk membuat KLHS atas Pegunungan Kendeng yang meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan.

Butir-butir keputusan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo setelah mendengarkan dengan seksama pemaparan para petani Kendeng antara lain: Perlu dibuat kajian mengenai daya dukung dan daya tampung Pegunungan Kendeng melalui KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis); KLHS akan dikoordinir oleh Kantor Staf Kepresidenan mengingat masalah Kendeng bersifat lintas Kementerian dan Daerah (5 kabupaten, 1 provinsi); Kementrian LHK sebagai ketua panitia pengarah; Selama proses KLHS selama 1 tahun semua ijin harus dihentikan; dan menjamin terjadi proses dialog yang sehat selama KLHS dilakukan.

Gunretno menjelaskan, bahwa saat ini hasil KLHS telah diselesaikan dan diumumkan resmi oleh pemerintah. KLHS tahap 1 yang dikhususkan untuk kawasan CAT Watuputih telah diumumkan hasilnya pada tanggal 12 April 2017, dengan rekomendasi bahwa CAT Watuputih dan sekitarnya sebagai kawasan lindung dan ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK); Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), baik di tingkat Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dan tingkat nasional perlu direvisi dengan mengedepankan asas keterbukaan dan melibatkan peran serta masyarakat; Selama proses penetapan status CAT Watuputih dan sekitarnya sebagai kawasan lindung atau KBAK (Kawasan Bentang Alam Karst) dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu sistem akuifer; Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus terbuka kepada publik terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mencakup nama perusahaan, lokasi, luas, dan masa berakhir izin; Penambangan direkomendasikan dihentikan sementara hingga adanya penetapan status CAT Watuputih dan sekitarnya sebagai kawasan lindung atau KBAK; Pemerintah Jawa Tengah juga harus menghentikan penerbitan IUP baru yang akan beroperasi di CAT Watuputih dan sekitarnya; dan Perusahaan yang telah memiliki IUP namun belum menambang, alternatif lokasi penambangan disesuaikan dengan perubahan RTRW Kabupaten Rembang.

Sedangkan KLHS Tahap 2 yang dilakukan meliputi 7 kabupaten wilayah Pegunungan Kendeng juga telah resmi pula diumumkan pada tanggal 14 Mei 2018, dengan rekomendasi secara umum bahwa ke-7 kabupaten mayoritas wilayahnya adalah kawasan resapan air sehingga pengembangan kawasan tetap harus menjaga lanskap serta memelihara konservasi air. Sehingga, terkait rekomendasi tersebut, tentunya diperlukan revisi RTRW kabupaten maupun provinsi.

“Kami bersyukur atas keluarnya hasil KLHS tersebut. Walaupun, masih banyak catatan yang harus kami sampaikan. Beberapa hal yang kami catat selama proses dilakukannya KLHS di antaranya adalah bahwa Kementrian ESDM dalam melakukan kajian, tidak melakukan secara terbuka kepada masyarakat (butir 5 keputusan Presiden), dalam hal ini kepada JM-PPK, selaku kelompok masyarakat yang memperjuangkan terselenggaranya KLHS. JM-PPK hanya dijadikan legitimasi, atas proses KLHS yang kenyataannya jauh dari keterbukaan,” tukas Gunretno yang akrab disapa Kang Gun ini.

Catatan JM-PPK berikutnya, menurut Gunretno adalah rekomendasi KLHS tidak secara tegas menyatakan larangan penambangan/ eksploitasi di Pegunungan Kendeng sebagai jawaban atas berbagai temuan kerentanan krisis air di 7 kabupaten serta berkurangnya secara masif lahan-lahan produktif yaitu sawah serta hutan karena alih fungsi menjadi kawasan tambang.

Karena hasil KLHS telah menunjukkan bahwa ekosistem Pegunungan Kendeng kini telah berada pada titik kritis yang dapat mengancam keberlanjutan, secara tidak langsung, hasil kajian juga menunjukkan bahwa kebijakan, dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, ternyata tidak cukup efektif untuk mengendalikan atau mengatasi daya dukung lingkungan yang terus merosot.

“Oleh karena itu JM-PPK memandang penting agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah darurat, kongkrit, terencana dengan baik, dan sistematis untuk mencegah lebih jauh kemerosotan ekosistem pegunungan Kendeng dengan melakukan Moratorium terhadap semua izin lingkungan dan izin usaha pertambangan di seluruh kawasan Pegunungan Kendeng,” tandas bapak dengan 4 orang anak keturunan ini.

JM-PPK menyayangkan, walaupun berdasarkan permasalahan utama yang diajukan JM-PPK untuk diadakan KLHS adalah tentang adanya rencana pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng, namun sayangnya dalam dokumen KLHS tidak mengkaji tentang Proyeksi Kebutuhan Semen Nasional terhadap Produksi Semen di Jawa.

Dikatakan JM-PPK, Indonesia saat ini tidak mengalami krisis kebutuhan semen. Berdasarkan data yang dianalisis dari Kementrian Perindustrian, dari 3 perusahaan semen yang sedang berproduksi di Pulau Jawa antara lain PT. Indocement di 3 lokasi memiliki cadangan batu gamping 11.773,43 juta ton, dengan produksi 10.007,42 juta ton; PT Semen Indonesia cadangan batu gamping di 3 lokasi sebesar 2.026,18 juta ton dengan produksi 1.722,26 juta ton; dan PT. Holcim memiliki cadangan batu gamping di 2 lokasi sebesar 130,99 juta ton, dengan produksi sebesar 111,34 juta ton.

Pada tahun 2025, berdasarkan asumsi pertumbuhan konsumsi 10% tiap tahun, di mana rata-rata pertumbuhan kebutuhan atau konsumsi semen tiap tahun hanya 5%. Jumlah total kebutuhan semen dari Indonesia dari tahun 2015-2025 diperkirakan mencapai 1.259,8 juta ton. Cadangan batu gamping tertambang yang dihimpun dari delapan Ijin Usaha Penambangan (IUP) batu gamping milik tiga perusahaan semen terbesar di Indonesia, yaitu Indocement, Semen Indonesia dan Holcim tercatat 13.930,60 juta ton. Dengan asumsi tingkat efisiensi bahan baku mencapai 85% cadangan batu gamping ini bisa menjadi produk semen sebanyak 11.841,01 juta ton. Nilai ini belum memperhitungkan cadangan batu gamping di wilayah IUP tujuh perusahaan semen besar lainnya yang ada di Pulau Jawa.

“Melihat data yang ada, sebetulnya hal ini sudah menunjukkan, bahwa investasi industri semen di Indonesia tidak dibutuhkan, karena cadangan semen Indonesia mengalami surplus terhadap kebutuhan semen nasional, sehingga KLHS harus merekomendasikan adanya Moratorium di Kawasan Pegunungan Kendeng,” tandas Gunretno.

Dalam rilis media yang dikeluarkan, JM-PPK juga mengajak semua elemen masyarakat, bahwa menjaga keselamatan ibu bumi demi keberlangsungan hidup anak cucu kelak adalah tugas dan tanggungjawab bersama, tidak terkecuali para pelaku usaha yang ada. Pada momentum lebaran ini, JM-PPK sungguh mengetuk hati nurani semua untuk kembali kepada kesejatian diri sebagai makhluk ciptaan yang paling luhur, di mana sudah seharusnya melindungi semua karya cipta Allah, baik makhluk hidup maupun kelestarian ibu bumi.

“Semoga lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1439 H menjadi titik balik bagi upaya penyelamatan sumber daya alam di seluruh Indonesia. Kami juga berharap momentum lebaran ini mendorong kita semua untuk menengok kembali amanat UUD ’45, di mana bumi dan air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan malah sebaliknya, dikuasai negara dan dipergunakan untuk kepentingan pemodal. Sedangkan rakyat yang sesungguhnya merupakan pemilik kekayaan negeri ini hanya menjadi masyarakat kelas dua, di mana kepentingannya selalu dikesampingkan bahkan dikorbankan atas nama pembangunan,” pungkasnya. (ADN/Eko)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *