Manajemen Pelayanan Publik

EDUKASI DAN OPINI PELAYANAN PUBLIK

Oleh  : Hayat, S.AP, M.Si

Penerbit : Rajawali Pers

Cetakan/hal : 2017/225

Sinopsis Buku

Dalam buku ini menceritakan tentang kaidah-kaidah atau aturan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan publik. Kan ini mengenai azas azas jika menurut saya yaitu aturan yangditetapkan untuk melakukan sesuatu agar terciptanya sesuatu tersebut. Isi dalam buku ini menyebutkan tetang hal-hal yang mengenai pelayanan publik tentang apa itu pelayanan publik, untuk apa dilakukan atau terjadinya pelayanan publik, tujuan pelayanan  publik sendiri itu apa serta apa saja fungsi pelayanan publik. Dalam buku ininjuga di ulas bagaimana cara-cara sistem kerja dan kinerja sebagai pelayan publik itu sendiri. Kinerja disetiap pegawai juga berpengaruh berkembang atau tidaknya suatu kantor pelayanan publik itu sendiri. Dalam buku ini dibahasnya pelayanan publik penting karena untuk peninjauaun sikap menentukan sikap dan tujuan dari pelayanan publik itu sendiri. Ulasan seperti konsep, fungsi, serta tujuan diharap mampu untuk memahamkan masyarakat dimana minimnya pengetahuan masyarakat saat ini tentang bagaiomana menerapkan sistem pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Konsep dalam pelayanan publik usdah diatur bentuk pelayanan dan bagaimana pelayanan dilakukan karena kepentingan masyrakat merupakan hal yang utama. Faktor untuk menjadikan paling baik sebagai pelayanan publik antara lain yaitu dengan beberapa hal uaitu: kepemimpinan, budaya organisasi, kelembagaan, tata kerja, standar pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan pengendalian dan evakuasi, sarana dan prasarana, penggunaan teknologi informasi, pengelolaaan sumber daya manusia. Fungsi pelayanan publik dilihat dari pelayanan publik yang baik dan berkualitas dipengaruhi reformasi birokrasi dalam tatanan professional dengan cara memaksimalkan potensi SDM yang kompeten. Selain itu pelayanan publik harus ada kepastian hukum antara hak dan kewajiban warga negara. Kepastian hukum dilakukan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dasar pelayanan publik melayani masyarakat sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan administratif atau kebutuhan barang/jasa publik.

Disebutkan juga dalam pelayanan publik meninjau atau melihat cara kinerja pegawai dalam melayani kepentingan masyarakat yang berurusan dengan instansi-instansi terkait harus mampu memuaskan serta menjadikan bagaimana caranya konsumen atau masyrakat sendiri itu merasa sudah dilayani dengan baik dan memuaskan. Kinerja pegawai juga di pantau agar tidak sembarangan dalam melakukan tujuan-tujuan pelayanan publik untuk melayani dan memuaskan hati konsumen atau masyarakat itu sendiri. Kinerja aparatur termasuk bagian terpenting dalam meningkatkan kualitas pelayanan karena kinerja tersebut dianggap sebagai media kontrol bagi masyarakat bagaimana aparatur tersebut dapat melayani konsumen dengan baik dan benar. Dalam ulasan kinerja dalam pelayanan publik terdapat sifat dan bentuk kinerja itu sendiri, kualitas kinerja pelayanan publik, indikator apa saja yang perlu dilakukan dalam kinerja pelayanan publik, serta bagaimana penilaian kinerja pelayanan publik itu sendiri, penilaian kerja dalam kinerja pelayanan publik sangat dibutuhkan karena hal itu termasuk salah satu pendorong bagaimana kineja aparatur berkembang sehingga menjadi kinerja yang berkualitas sesuai tujuan suatu organisasi atau perusahaaan, ada 3 komponen penting dalam penilaian kerja yaitu perencanaan kerja, pelaksanaan kerja dan evaluasi kinerja. Tiga komponen itu adalah proses pengembangan suatu kinerja aparatur dalam suatu organisasi. Dalam buku tersebut jiga membahas tentang sumber daya aparatur dimana sumber daya aparatur ini juga sangat berperan penting dalam jalannya pelayanan publik karena apa, karena seorang aparatur secara langsung terlibat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan, menerima keluhan dan menjadi pusat kepuasan masyarakat terhadapa pelayanan yang telah diberikan.Ada yang menyebutkan bahwa ujung tombak dari pelayanan publik sendiri itu terletak pada aparaturnya sendiri. Dalam pembahasan aparatur sendiri terdapat hal-hal penmting yang terkandung didalamnya termasuk rekrutmen data dan promosi sumber daya aparatur, kompetensi sumber daya aparatur sendiri, profesionalitas dan akuntabilitas serta ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Rekrutmen sumber daya aparatur sendiri digunakan untuk menghasilkan aparatur yang baik dan berkuailitas serta kompeten, harus dilakukan secara transparan, profesional dan akuntebel. Proses rekrutmen sumber daya apareatur pastinya tidak dilakukan dengan asal-asalan karena itu menentukan berkembangnya suatu organisasi. Oleh karena itu untuk memenuhi rekrutmen sumber daya aparatur dengan mencari sosok SDM yang memang berkualitas bagaimana cara seseorang itu bisa memenuhi standarisasi proses rekrutmen dan menunjukkan kinerja yang baik. Dari hasil pekerjaannya itulah kinerja mengikutinya, karena kulitas kinerja ditentukan sebagai produktif aparaur pelayanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyrakat. Tapi ketika seseorang dituntut untuk bekerja dengan baik adalah ketika seseorang bekerja seccara professional dan secara akuntabilitas didalam menjalankan tugas yang diembannya, seorang pekerja bisa dikatakan professional jika dikerjakan sesuai aturan, disiplin, dan memenuhi harapan dan tujuan pekerjaan tersebut seorang pekerja harus berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban tentang kinerja dan tindakan yang sudah dilaksanakannya. Kemudian didalam mewujudkan tujuannya harapan itu haruslah ada sistem yang mengatur pekerja, karena ketika sistem manajemennya baik atau tidak ada indikasi untuk melakukan protes pasti manajemen sistem tersebut bisa berjalan dengan baik. Dalam hal itu  juga buku ini membahas tentang perubahan dalam pelayanan publik dimana perubahan itu sendiri dilakukan secara drasrtis untuk [perbaikan pelayanan publik itu sendiri, perubahan itu juga mempunyai dasar-dasar perubahan atau yang disebut dengan reformasi yaitu reformasi dalam bidang kebutuhan, konsep bagaimana penerapan reformasi itu sendiri, kebijakan reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik yang terutama. Pada keadaan diaman reformasi ini terjadi karena dianggap oleh sebagian besar masyarakat tentang masih rendahnya kondisi birokrasi sendiri, seperti yangdilakukan pejabat-pejabat saat ini maraknya korupsi serta formalitas kinerjanya dalam birokrasi masih melekat dalam diri aparatur yang ditandai dengan aktivitas kinerja hanya sebagi rutinitas belaka. Hal ini dilakukan reformasi karena untuk perkambangan kualitas pelayanan publik demi kepentingan negara serta memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Dari beberapa isi ulasan tentang buku ini yang terakhir yaitu mengungkap tentang bagaimana mewujudkan tentang pemerintahan yang baik didlam setiap daerah. Pemerintahan yang baik atau bisa disebut good governance memiliki beberapa pembahasan dimana meninformasikan apa good governance itu sendiri, bagaimana cara penerapan good governance itu, apasaja konsep yang tertera pada good governance , aktualisasi pelayanan publik dalam good governance, reorintasi good governance melalui reformasi birokrasi, dan yang terakhir good governance sebagai goals. Dalam good governance sendiri merupakan salah satu tujuan penting dalam penyelenggaran negara dengan sistem pemerintahan yang baik. Dalam good governance yaitu menentukan tujuan sebuah negara untuk ingin tetap kedepan dan berkembang atau tetap tidak ada perubahan dengan sistem-sistem yang telah dibentuki saan ini. Tatanan pemerintahan yang baik adalah memberikan kepuasan dalam bidang pelayan publik bersih dari korupsi, kolus, nepotisme, penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik demi kepentingtan masyarakat dan sistem pengelolaan yang profesional. Tujuan akhir dari sistem pemerintahyan adalah good governance yaitu tatanan pemerintahan yang baik dalam segala aspek.seperti yang tertwera dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah mengatur tentang asaz-asaz umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas dsan proposionalitas. Asas –asas tersebut mampu mendukung serta mendorong untuk menjadi sistem pemerintahan yang baim yang disebut juga Good governance. Hanya itulah saya dapat mereview isi dari buku ini saya meriview sesuai dengan yang terdapat dalam buku ini.

Wahyu Sri Wulandari (21701091025)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *