Benny : Saya Menyesal Dan Mengecam Keras Pernyataan  Mantan Panglima TNI

JAKARTA – ANALISAPUBLIK.COM – Ketua DPP Bidang Anggota Partai Hanura, Benny Rhamdani menyesal dan mengecam keras pernyataan  mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, saat menghadiri acara halal bihalal di Lapangan Merdeka, Medan, Sabtu (23/6).

Kecaman ini menyusul pernyataan Gatot  menyerukan agar warga Sumatera Utara (Sumut) memilih pemimpin dari warga asli di Pilgub Sumut.

“Seharusnya, sebagai seorang ‘Sapta Marga Sejati’, Gatot harus paham, bahwa merah putih itu diatas segala-galanya bukan mementingkan syahwat politik kekuasaan,” kata Benny di Jakarta, Selasa (26/6).

Lebih lanjut Benny menegaskan, pernyataan Gatot yang mengatakan Sumatera tidak bisa dipimpin oleh orang luar, tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang prajurit apalagi Gatot merupakan mantan Panglima TNI.

“Dalam konteks berbangsa dan bernegara, warga Indonesia berhak menempati jabatan apapun dimanapun sepanjang masih di wilayah NKRI. Pernyataan Gatot saya menilai sangat tendensius, saya justru perlu curigai, ini seperti ada keperpihakan ke salah satu calon. Mendukung calon itu hak dia, tapi menggunakan isu-isu kesukuan ini perlu dipertanyakan,” ujarnya.

Benny menilai, pernyataan Gatot seperti itu bisa dicurigai sebagai bagian dari upaya pencitraan dan mencari panggung politik yang akan maju sebagai calon presiden. Tak hanya itu ia juga mengatakan kalau Gatot kurang memahami aturan konstitusi soal hak yang sama dalam undang-undang mengatur pemimpin daerah.

“Sekali lagi, saya menyesalkan pernyataan Gatot, dia sepertinya kurang memahami dan gagal total soal keindonesiaan. Perlu diingat, jaminan konstitusi kita memberikan hak yang sama. Tidak ada undang-undang atau larangan warga negara memimpin satu daerah. Ingat kedaulatan di tangan rakyat. Bukan dia yang harus ngomong kalau Sumatera Utara tidak boleh dipimpin orang luar,” ujarnya.

Dengan begitu kata dia, sama saja dengan mencederai hak warga Sumatera utara. Menurutnya Gatot harus lebih belajar paham lagi soal hak dan kedaulatan dalam konteks demokrasi. Sebab, dalam politik kekuatan ada pada rakyat.

“Kalau warga mau pilih orang luar gimana. Dia harus belajar lagi soal kedaulatan, dan hak-hak warga, dia juga harus belajar banyak dalam kontek berdemokrasi. Kalau di TNI itu memang apa kata komandan, tapi kalau dalam politik dan pemerintah itu tergantung rakyat. Dia harus merubah mindsetnya setelah keluar dari militer,” pungkas Wakil Ketua Komite I DPD RI itu. (*/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *