KPP STN : Kecam Keras indakan PT Angkasa Pura I Dan Aparat Kepolisian Dalam Penggusuran Paksa

KULONPROGO | ANALISAPUBLIK.COM – Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Nasional (KPP STN) mengecam keras tindakan PT Angkasa Pura I dan aparat kepolisian dalam penggusuran paksa di desa Palihan, kecamatan Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Kamis (28/6/2018).

“Persoalan yang terjadi di Kulon Progo tersebut merupakan salah satu dari sekian banyaknya konflik agraria yang mengancam kedamaian hidup rakyat,” ujar Ketua Umum STN, Ahmad Rifai.

 

Menurut Rifai, kasus Kulo Progo juga merupakan bukti bahwa ada yang belum beres dalam tata kelola dan politik agraria di Indonesia.

“Negara semakin menjauhkan rakyat dari tanahnya,” tegasnya.

Dia menegaskan, perampasan dan penggusuran yang dialami oleh warga Kulon Progo merupakan bentuk pengingkaran terhadap Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Sebab, kata dia, penggunaan cara-cara kekerasan dan perampasan bukanlah perilaku yang berdasar pada Pancasila. Karena itu, dia mendesak pemerintah menyelesaikan konflik agraria dengan mengacu pada UUD 1945 Pasal 33 dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960.

Warga sudah bilang sampai kapan pun tak akan pernah menjual tanahnya. Karena tanah itu merupakan warisan dan amanah dari leluhur untuk dijaga. Namun, Angkasa Pura, Pemkab, dan polisi tuli tak pernah mendengar. Bahkan, tak bergeming saat melihat anak – anak berusaha mempertahankan tempat hidup dan bermainnya.

Lahan pribadi pekarangan bersertifikat shm di rusak
Ratusan aparat gabungan
Terjadi pengosongan lahan paksa oleh pigak Angkasa Pura 1 dengan kawalan ratusan aparat gabungan di lokasi calon bandara baru Yogyakarta (NYIA).
Pihak AP1 mengosongkan lahan dengan menggunakan beberapa alat berat/backhoe secara paksa pada tanah dan atau lahan warga yang berstatus Sertifikat Hak Milik(SHM) yang dalam hukum merupakan status tanah kuat dalam konteks kepemilikan.
Tentu upaya upaya yang dilakukan oleh pihak Angkasa Pura 1 beserta pengawalan oleh aparat gabungan sangat tidak bisa dibenarkan dan melanggar hukum yang berlaku.
Dan jika kita melihat yang terjadi di lapangan, hukum sudah tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk membela hak hak setiap individu di negara ini u tuk tetap mempertahankan hak haknya.
Pertanyaan demi pertanyaan akan terus muncul terkait kejadian yang terjadi hari ini bahwa; apakah hukum yang ada dan berlaku masih berpihak kepada masyarakat yang dianggap kecil?
Apakah hukum yang ADA sekarang hanya untuk melindungi kaum-kaum pemodal dan penguasa saja?
Tentu saja jawabannya YA!
Kita sedang berada pada masa dimana hukum sedang dipermainkan dan tidakbisa tidak, keberadaannya sedang tumpul ke atas dan runcing ke bawah.

Masih dalam permasalahan yang sama, dengan terjadinya kejadian hari ini, tentu saja tidak mengurangi tekat dan kekuatan warga untuk terus mempertahankan, menjaga dan memperjuangkan, tanahnya, lahannya, rumahnya, hak-hak dan ruang hidupnya.
Entah apa lagi pola-pola yang akan dilakukan oleh pihak penggusur untuk melancarkan proyek malapetaka ini kedepan, kami tetap akan terus ada untuk terus mempertahankan hak hak kami. (Bergi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *