Dilema Aturan Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Oleh Kades

KEDIRI RAYA – ANALISAPUBLIK.COM – Puluhan Perangkat desa di wilayah kabupaten Kediri beramai-ramai mendatangi DPMPD kabupaten Kediri meminta apa yang menjadi hak selama ini bagaimana tata cara pengangkatan kepala desa untuk diserahkan kembali sepenuhnya kepada kades sesuai UU No 6 tentang pengangkatan perangkat desa.

Sebelum ke DPMPD kabupaten kediri paguyupan kades mendatangi kantor biro hukum pemkab kediri dimana apa yang menjadi payung hukum tentang cara pengangkatan perangkat desa di kabupaten kediri telah ada perubahan dan meminta untuk dikembalikan ke aturan lama.

Diterangkan ketua paguyupan kades Yohansyah Iwan Wahyudi yang juga selaku kepala desa Klampitan Kecamatan Purwoasri disini terlihat adanya ketidak sinkronan antara biro hukum kabupaten dan DPMPD Kab. Kediri.

Kembali terlihat disaat puluhan kades yang berusaha mendatangi biro hukum kab.kediri tidak bisa menemui kepala Biro hukumnya karena masih ada tamu”ucapnya.

Dalam tuntutanya tergabung dalam paguyupan kades ini meminta agar dikembalikan lagi hak kades sesuai UU No 6 tentang pengangkatan perangkat desa.

Karena tidak bisa menemui biro hukum kab.kediri puluhan kades tersebut berusaha mendatangi kantor DPMPD kab.kediri untuk mengadu dan akhirnya bisa ditemui kepala DPMPD Satirin.

Pernyataan terlihat jelas atas apa revisi perubahan perbup tentang pengangkatan perangkat desa sudah dikirim ke biro hukum dan sampai sekarang DPMPD pun juga belum menerima laporan kembali dari biro hukum tentang hasilnya”tutur Yohansyah.(Pan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *