Ali Mustofa : RS Yang Menolak Pasien Gawat Darurat Bisa Berujung Pidana

BANYUWANGI – ANALISAPUBLIK.COM – Adanya beberapa temuan dimana masyarakat kecil saat membutuhkan pertolongan darurat terkesan dipersulit dengan sistem administrasi yang ada di Rumah Sakit (RS) tertentu di Kabupaten banyuwangi, membuat anggota DPRD komisi I (satu) yang memang membidangi kesehatan (Rumah Sakit), Ali Mustofa, angkat bicara.

Menurut Ali (panggilan akrabnya), pihak RS seharusnya tidak boleh menolak tindakan medis terhadap pasien hanya karena sistem administrasi. Karena itu akan menyalahi regulasi.

“Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu”, ungkapnya, jumat (6/7/2018).

Pada Pasal 32 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, lanjutnya, juga tegas disebutkan bahwa fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

“Sudah jelas dalam aturan pihak RS tidak boleh menolak pasien hanya karena persyaratan administrasi yang belum lengkap, tetapi mengapa di Banyuwangi masih ditemukan adanya RS yang menabrak aturan tersebut”, terang politisi dari fraksi Nasdem itu.

Kemudian, kewajiban memberikan pertolongan kepada pasien ini juga berlaku bagi tenaga kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dan Pimpinan rumah sakit atau tenaga kesehatan yang menolak pasien dalam keadaan darurat bisa dipidana dan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 190 UU Kesehatan.

“Dalam aturan disebutkan bila Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dan bila sampai mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”, bebernya, menjelaskan tentang bunyi aturan yang ada.

Selain itu, dalam peraturan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran denda akibat keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan disebutkan, “bila pasien gawat darurat dan tidak mampu diberi waktu 3 kali 24 jam untuk pengurusan administrasi baik BPJS maupun SPM (Surat Pernyataan Miskin). Oleh karena itu saat RS menolak menerima pasien dalam keadaan gawat darurat karena kelengkapan administrasi, jelas melangar aturan yang ada di negara ini”, lanjutnya.

Ali pun berharap, baik masyarakat, petugas BPJS, dan rumah sakit, mengerti dengan aturan ini, sehingga bisa berjalan secara singkron.

“Harapan saya, masyarakat dilayani dulu, baru administrasinya ditunggu 3 kali 24 jam untuk masyarakat yang administrasinya belum lengkap. Dan bila masih ada RS yang menolak ataupun tidak memberi waktu 3 kali 24 jam terhadap pasien gawat darurat dalam pengurusan administrasi, maka masyarakat bisa mengadukan ke saya selaku wakil rakyat, ataupun bisa langsung melaporakan ke pihak-pihak yang terkait”, imbuhnya. (Bud)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *