LRC-PEOD Pertanyakan Keterlibatan Kejari Kepanjen Dalam MoU Bersama OPD

MALANG RAYA | ANALISAPUBLIK.COM –
Maraknya penangkapan oleh KPK, atas berbagai proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sudah menjadi rahasia umum.

Hal ini, telah menjadi keragu-raguan bahkan ketakutan di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan berbagai program kerja.

Untuk itu, dengan adanya kondisi tersebut, para Instasi Pemerintahan di Kabupaten Malang belum lama ini, akhirnya melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen Kabupaten Malang, mengenai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

MoU tersebut, sebagai komitmen dalam mengelola anggaran dengan baik tanpa dibayang-bayangi keraguan atau ketakutan.

Namun, adanya MoU OPD bersama Kejari Kepanjen tersebut, menjadi pertanyaan Direktur Lembaga Research and Consultant Pemantau dan Evaluasi Otonomi Daerah (LRC-PEOD) George da Silva, Kamis (26/7).

Pasalnya, pengawasan teknis secara langsung atas pekerjaan proyek-proyek Pemerintahan kata dia, adalah tanggung jawab Konsultan dan Pengawas Proyek, bukan tupoksi Kejaksaan.

Jos sapaan akrab Direktur LRC-PEOD juga mengatakan, kalau tujuan melibatkan pengawasan dri Pihak Kejaksaan memang baik, agar para rekanan bekerja sesuai dengan aturan yang telah dipersyaratkan seperti bestek dan spesifikasi proyek.

Akan tetapi, keterlibatan pihak Kejari Kepanjen dalam MoU terkait pengawasan proyek tersebut tidak perlu, katanya.

Mengingat, pengawasan yang melibatkan instansi Lembaga lainnya juga membutuhkan anggaran.

Sementara pada Peraturan Presiden (Perpres) NO 16 tahun 2018 atas perubahan Perpres no 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah tidak mengatur keterlibatan pihak Kejaksaan dalam pengwasan teknis proyek yang sudah dimenangkan oleh pelaksana proyek.

“Kalau Pemda melibatkan pihak Kejaksaan dalam pengawasan proyek, biayanya mau diambil dari mana, apakah biaya dari masing-masing pemenang proyek,” tanya Jos.

Kalau biaya untuk pengawsan proyek akan di ambil dari pagu proyek milik kontraktor, maka konsekuensinya akan terjadi pengurangan volume/panjang proyek yang akan dikerjakan oleh pihak pelaksana proyek dan hal ini akan terjadi korupsi antar lembaga yang terlibat, tegas Jos.

Jadi menurut saya, kalau tidak ada pos anggarannya tidak usah melibatkan pihak Kejaksaan, akan lebih baik kalau pengawasan proyek Pemerintahan, melibatkan pihak Pemerintah Desa karena SDM nya sangat lemah. tutup pria kelahiran Flores NTT itu.(Ral)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *