Desa Kebun Sungai Iyu Terancam Direlokasi, Ini Kronologinya

ACEH | ANALISAPUBLIK.COM – Desa kebun sungai iyu yang terletak di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang terancam akan direlokasi ketempat yang baru, rencana relokasi tersebut berdasarkan keterangan dengar pendapat pada hari selasa kemarin 24/07/2018 di Gedung DPRK ruang komisi A yang dipimpin Fadlon selaku Ketua DPRK dan satu orang anggota belum ada titik terang, LBH Banda Aceh serta LSM Lembah Tari menolak rencana relokasi tersebut, Rabu (23/07).

Hal ini diungkapkan oleh Direktur LSM LembAHtari Sayed Zainal saat menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Kebun Sungai Iyu yang menolak untuk direlokasi apa bila tuntutan tersebut tidak terpenuhi, warga meminta kepada Wakil Rakyat untuk dapat menjembatani pertemuan mereka dengan Bupati Aceh Tamiang Mursil guna berdialog mengenai lahan untuk relokasi tempat tinggal yang baru, dan pihak perusahan diharapkan dapat memberikan lahan seluas 10 (sepuluh) Hektar, lahan dengan seluas itu akan dipergunakan untuk tempat tinggal, lahan pertanian, dan pusat pemerintahan desa, namun hingga saat ini mediasi belum berhasil dilakukan.

Mediasi yang dilakukan untuk mencari solusi permasalahan sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan, dan keluhan masyarakat ini bukan lah yang pertama kali karena sebelumnya sudah melakukan mediasi untuk mencari solusi kepada Wakil Rakyatnya di Gedung DPRK jalan Medan – B Aceh Kecamatan Karang Baru dua minggu yang lalu.

Dari hasil rapat yang berlangsung selasa kemarin Hingga saat ini belum ada solusi yang pas bagi masyarakat kebun sungai iyu, karena pihak perusahan hanya memberikan satu hektar untuk lahan areal relokasi desa kebun sungai iyu hasil dialog yang digelar di medan, sementara warga masih menolak usulan tersebut.

LBH Banda Aceh menyayangkan, “kami menilai kebijakan yang ada memang menyelesaikan satu masalah namun yang timbul jadi dua masalah, ini kan menyangkut kode desa, ini kode kan bukan suka suka kita buat, ini melalui proses pak, jadi saya anggap ini bukanlah solusi yang tepat, kami juga menilai pihak perusahan selalu mengancam warga agar segera angkat kaki dari areal lahan perusahan mereka,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, atas dasar apa dilakukannnya relokasi desa tersebut, ini kan saya pikir suka suka mereka saja, tutupnya.

Datok perkebunan sungai iyu Ramlan mengatakan, apa alasan kami harus direlokasi dari desa kami, sementara setahu saya untuk relokasi suatu desa jika terjadinya sebuah bencana, ini kan saya rasa kurang tepat apa bila kami direlokasi pak, Kami juga berterimaksih kepada Ketua DPRK Fadlon udah melakukan mediasi dengan pihak perusahaan, kami sangat terimaksih sekali pak, cuman kalau kami dikasih tanah satu hektar ini saya pikir tidak cukup pak, kalaupun kami harus pindah stidaknya berikan kami tanah untuk bercocok tanam sebagai mata pencarian kami, ujarnya.

Kami sangat kecewa pak, pasalnya waktu diadakan rapat di Kota Medan kenapa pihak Rapala yang diundang dalam rapat tersebut, sementara kami tidak, ujarnya lebih lanjut.

LSM Lembahtari Sayed Zainal menduga, dalam hal ini juga mempertanyakan tentang surat yang dikeluarkan bupati mengenai lahan tersebut, dan Kami juga akan segera surati bupati, ini kan kebetulan Bupati Mursil dulunya selaku kakanwil Aceh, “kami menduga panitia B tidak hadir dilapangan saat pengukuran dilakukan” dan pada saat penandatangan berkas juga diduga diwarung, ini kami menduga, tegasnya.

Kami meminta kepada Forkopimda agar dilakukan musyawarah yang melibatkan masyarakat, kami akan surati dan kita buat tembusan kemana – mana, dan untuk jalur hukum yang kita serahkan kepada LBH nantinya, tegas sayed yang saat ini menduduki Ketua CSR.

Dalam pertemuan yang berlangsung di kota medan, Owner PT RAPALA Paul Menawarakan akan memberikan lahan 1 hektar untuk 22 KK dan akan mencabut perkara hukum, tapi kalau tidak mau proses hukum tetap dilanjutkan, hal ini disampaikan saat rapat forkopimda, saat itu pihak rapala langsung dihadiri oleh manajer, jelas Ketua DPRK.

Semetara dalam hasil rapat bersama selasa kemarin Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang bersama pak mukim, Datok Kebun Sungai Iyu dan masyarakat masih menolak kebijakan yang diberikan pihak PT RAPALA. (MYDI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *