Terkait Pembangunan Dermaga Jetty, Pernyataan Disbudpar Dan Inspektorat Banyuwangi Berbeda

Caption : Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

BANYUWANGI | ANALISAPUBLIK.COM – Menurut Satuan Kerja (SatKer) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi, tekait persoalan pada proyek pembangunan Dermaga Jetty yang dikerjakan pada tahun 2016 dengan anggaran lebih dari 2 Milyard, masih dalam kajian pemerintah dalam pencairannya.

“Kami sudah memberitakan proses serah terima yang kedua untuk segera direalisasikan proses pembayaran kepada yang bersangkutan tapi sekarang pemerintah daerah membuat kajian tentang pekerjaan yang di lapangan apakah sudah layak untuk dibayarkan sesuai dengan yang diajukan”, ungkap Kepala Dinas (Kadis) Disbudpar Banyuwangi, M. Yanuarto Bramuda.

Marwoto dari Inspektorat Banyuwangi
Caption : Marwoto dari Inspektorat Banyuwangi

Bram panggilan akrabnya, juga mengatakan bila pihak Dinas sudah mengajukan kepada inspektorat dan saat ini tinggal nunggu hasil pemeriksaan penilaian dari tim dan dari inspektorat.

“insyaallah minggu depan akan rapatkan internal. tapi pada intinya yang sudah ada tinggal hasilnya seperti apa”, jelasnya.

Tetapi disisi lain, hal berbeda dikatakan oleh Marwoto yang berdinas di Inspektorat Banyuwangi. Menurutnya, Pihak Inspektorat sudah memberikan surat balasan kepada Disbudpar Banyuwangi terkait pemeriksaan yang dimintainya.

“pihak Inspektorat tidak bisa melakukan tahap pemeriksaan karena belum dapat serah terima 100% dari dinas terkait. Sehingga menurut kami permasalahan tersebut masih pada ranah dinas yang terkait”, jelasnya, senin (27/8/2018).

Diketahui, sebelumnya pemilik CV yang mengerjakan proyek tersebut membeberkan permasalah yang terjadi secara blak-blakan.

“Pekerjaan itu awalnya yang bermain diduga pihak Konsultan dan Dinas. Dimana Konsultannya selaku perancang dan pengawas juga turut dalam pengajuan lelang. Dan Konsultan tersebut bekerjasama dengan inisial K yang bekerja sebagai Aparatus Sipil Negara (ASN) di KPU Banyuwangi”, bebernya Edy selaku pemilik CV yang mengerjakan proyek tersebut.

Selain itu, Gus Edy panggilan akrabnya, mengatakan bila dalam proses lelang, agar dapat memenangkan pekerjaan tersebut, Oknum K diduga dibantu oleh okum ASN lain yang bekerja di Satuan Kerja (SatKer) Ispektorat Banyuwangi berinisial BB.

“K dibantu oleh BB dalam mengawal proses lelang sehingga bisa menang”, terangnya.

Ditengah pejalanan, lanjutnya, pada proses pengerjaan yang baru sekitar 3% dilakukan, Oknum K tersebut melarikan diri sehingga pihak dinas menekan Edy selaku pemilik CV agar segera menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan saya pun mengerjakan tanpa memiliki RAB, karena RAB yang memegang oknum K tersebut.

“Karena CV tersebut milik saya, maka saya dikerjar oleh pihak dinas agar segera menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan saya mengerjakan tanpa memegang RAB. Saya pun meminjam modal bahkan sampai menggadaikan mobil saya untuk mendapatkan dana guna menyelesaikan pekerjaan tersebut, tetapi sayangnya sampai saat ini dinas tidak mencairkan, padahal proyek tersebut dikerjakan pada tahun 2016 dan sudah berkali-kali dilakukan perbaikan”, lanjutnya.

Edy menambakan bila akibat adanya permasalahan tersebut, dirinya rugi baik meteri maupun non materi.

“Hutang saya di Bank Jatim mencapai kurang lebih 1,3 Millyar. Selain itu akibat kaget karena tidak bisa cair, saya hampir mati dan terkena struk selama setahun. Padahal kalau dilihat kodisi dilapangan, perencanaan awal itu diduga salah karena pekerjaan diletakkan diposisi pas bertemunya arus utara dan selatan sehingga gelombang ombak laut begitu besar. Bahkan konsultan pun tidak mengawasi setiap hari”, imbuhnya.

Bahkan menurut Edy, pembangunan proyek tersebut diduga salah dari rancangan perencanaan awal. (Tim/bud)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *