Komisi D DPRD Surabaya, Peraturan Baru BPJS Jangan Mempersulit Masyarakat

SURABAYA | ANALISAPUBLIK.COM – Anggota komisi D DPRD kota Surabaya yang sekaligus membidangi kesejahteran, terus mendorong dan menekankan langkah pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menanyakan kebijakan regulasi baru Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) soal pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Wakil ketua Komisi D, yakni Junaedi, menyebutkan, terkait sistem peraturan yang baru dikeluarkan pihak BPJS, pihak BPJS jangan mempersulit masyarakat yang mau berobat.

“Regulasi itu jangan sampai mempersulit langkah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan berobat di rumah sakit akibat peraturan baru itu,” terang kaji Jun sapaan akrab wakil ketua Komisi D ini, Rabu (26/9).

Kajin Jun yang juga bakal Caleg 2019 dari partai Demokrat untuk dapil V itu menambahkan, untuk itu dirinya bersama Komisi D akan terus menanyakan ke pihak BPJS tentang aturan baru tersebut.

Masih Junaedi, dengan adanya aturan baru itu, sekarang masyarakat yang mau berobat tidak langsung pada rumah sakit Type B. Melainkan harus melalui tahapan rujukan dulu ke RS type D (Puskesmas).

“La masah orang yang sakit mau berobat diharuskan melalui jenjang RS type D dulu baru ke RS type diatasnya. Kalau sekarang yang bersangkutan sakit parah bagaimana, apa bisa langsung dirujuk ke rumah sakit type B,” tegasnya.

Oleh karena itu kaji Jun berharap, dengan aturan baru yang dikeluarkan BPJS Kesehatan itu agar tidak memberatkan serta menyulitkan masyarakat yang mau berobat.

“Kabar yang saya dengar, Pemkot juga sudah mengirimkan surat ke BPJS Kesehatan terkait aturan baru tersebut,” ucap.

Peraturan yang baru ini dirasa akan berimbas pada pelayanan di puskesmas dan rumah sakit di wilayah kota Surabaya.

Menurut Junaedi, dalam peraturan baru itu, nantinya alur rujukannya semakin panjang. Padahal selama ini, pasien berobat mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, yakni puskesmas, klinik maupun dokter praktek swasta kemudian bisa dirujuk ke rumah sakit tipe D, C, dan B, atau ke semua tipe rumah sakit.

Namun, kini mekanismenya harus berjenjang dari D ke C, B, dan A. “Padahal, di Kota Surabaya ini jumlah rumah sakit tipe D hanya sebanyak 9 rumah sakit, tipe C sebanyak 10, tipe B 11 rumah sakit dan tipe A ada 2 rumah sakit, yakni Rumah sakit Dr. Soetomo dan RSAL,” ujarnya.

Untuk itu, Komisi D DPRD Surabaya sangat mendukung langkah pemerintah kota yang menyatakan keberatan terhadap penerapan peraturan BPJS yang baru tersebut.

“Seharusnya rujukan itu tidak menyulitkan pasien yang sedang mengalami kondisi gawat darurat. Jika menggunakan mekanisme berjenjang tersebut dikhawatirkan masyarakat yang menginginkan kesembuhan malah tidak sembuh-sembuh,” tambahnya. (Ard)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *