Dandim 0117 Aceh Tamiang Hadiri Kunjungan Kerja Dirjend Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

ACEH TAMIANG | ANALISAPUBLIK.COM – Dandim 0117 Aceh Tamiang menghadiri Acara Kunjungan kerja Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Makhamah Syari’ah Kuala Simpang Senin 15 Oktober 2018 dan sekaligus menyaksikan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Tanah serta Naskah Hibah dari Pemeritah Daerah Aceh Tamiang ke Mahkamah Agung bertempat di Aula Kantor Bupati Aceh Tamiang Jln. Ir. Juanda komplek perkantoran Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

Bupati Aceh Tamiang H. Mursil, SH, M.kn dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI DR. Drs. H. Aco Nur, SH MH beserta rombongan, Kab. Aceh Tamiang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur berdasarkan undang-undang nomor 04 tahun 2002 dengan luas wilayah 1.957.02 KM persegi yang terdiri dari 12 Kecamatan 27 pemukiman dan 213 kampung dengan ibu kota Karang Baru dengan jumlah penduduk 302.711 jiwa, 81.261 KK terdiri dari 60 % suku Melayu 20% Jawa 15% Aceh dan suku lainnya.

“Sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah maka pembawa Kab. Aceh Tamiang telah menyediakan lahan seluas lebih kurang 4.000 meter persegi terletak di Kompleks perkantoran pemerintah kabupaten Agam untuk pembangunan gedung kantor mahkamah Syariah Kuala Simpang,” ucapnya.

Penyediaan lahan ini sudah dimulai sejak tahun 2009 melalui keputusan Bupati Atam no. 152 tentang penetapan lokasi tanah pembangunan mahkamah syari’yah dengan keputusan Bupati Atam nomor 1756 tahun 2018 tentang penetapan daftar penerima bantuan hibah tanah senilai Rp. 477. 343. 900 kepada Mahkamah Agung RI melalui Mahkamah Syariah Kuala Simpang.
“Dengan beralihnya tanah aset daerah tersebut menjadi barang milik negara, dalam hal ini dikuasai oleh MA RI untuk keperluan Mahkamah Syariyah Kuala Simpang menjadi semakin terpicu dan kebih baik kedepanya,” jelasnya.

Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI H. Aco Nur juga memberikan sambutan diantaranya, “Mahkamah Agung RI dalam program membangun Mahkamah Syariyah Kab. Atam semoga akan bisa membantu pembangunan di Kab. Atam karena Setiap tahun menjadi temuan dan memohon penghibahan dari Pemkab Aceh Tamiang, dalam menempati bangunan mempunyai batas waktu selama 5 tahun dan bisa diperpanjang selam 5 tahun menjadi penilaian BPK dalam aspek tata kelola, Mahkamah Agung mengucapkan terimakasi kepada Pemerintah Daerah sehinga tidak ada lagi temuan kedepannya dan bisa mempertahankan WTP tahun depan,” ujarnya.

Harapan Dirjen. “Mengenai pelaksanaan program kedepan untuk biaya nikah dan kepemilikan akte nikah bagi masyarakat, untuk menata peduduk yang belum mempunyai akte nikah dengan memberikan akte secara bebas/ ringan untuk masyarakat yang kurang mampu,” katanya. (MYDI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *