KPUD Kota Kediri Akan Menyerahkan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019

KEDIRI | ANALISAPUBLIK.COM – Rangkaian agenda KPUD Kota Kediri kali ini ada 2 materi yang akan jadi pembahasan antara lain penyerahan Alat Peraga Kampanye (APK) dan batas maksimal kepada partai yang belum bisa menerima fasilitas APK kepada peserta kampanye pemilu 2019 mendatang bertempat di halaman KPUD kota Kediri, Rabu sore (17/10).

Sejumlah 16 partai peserta pemilu yang mendapatkan fasilitas APK ada sekitar 7 partai yang belum mendapatkan fasilitas APK dari KPU untuk di distribusikan kepada partai peserta pemilu.

Tujuh partai yang belum bisa menerima APK tersebut antara lain 3 partai belum menyerahkan desain gambar yaitu Partai Perindo, PPP, PKPI dan 4 partai yang sudah menyerahkan desain tetapi permintaan perubahan desain antara lain Nasdem, PDI Perjuangan, PKB dan PBB.

Diungkapkan Ketua KPUD kota Kediri Agus Rofiq, dimana dalam rapat kesepakatan bersama yang digelar dengan 7 partai tersebut KPU kota Kediri maksimal tanggal 25 Oktober 2018 pukul 16.00 wib harus bisa menerima contoh desain yang akan dicetakkan sesuai dengan desain tiap partai guna melengkapi fasilitas bantuan APK yang diberikan kepada masing-masing partai.

“Apabila sejak sesuai dengan tanggal kesepakat bersama tidak atau belum menyerahkan desain tersebut maka sebagai bahan laporan KPU kota Kediri kepada KPU Propinsi, maka secara tidak langsung APK yang dicetak akan sesuai dengan desain yang disepakati oleh pengurus partai tingkat Propinsi, sesuai surat edaran KPU Propinsi,” imbuhnya.

Menambahkan dimana APK yang sudah difasilitasi oleh KPU sendiri bersifat bebas terkait pajak, dan aturan mengenai pemasangan APK tersebut mengacu pada aturan KPU ota Kediri nomor 155, dimana dalam pemasangan APK bisa dipasang di seluruh wilayah kota Kediri sepanjang lokasi tersebut tidak dilarang dan nomor 23 th 2018 tentang Kampanye serta Perwali no 8 dan 9 th 2019.

Dimana nantinya terkait adanya pelanggaran dalam berkampanye No 23 th 2018 akan diserahkan kepada KPU dan Bawaslu dalam pemberian rekomendasi kepada Satpol PP untuk melakukan penertipan dan apabila nantinya pelanggaran yang terjadi melanggar aturan Perwali sendiri penertipan akan dilakukan secara langsung oleh Satpol PP.

Untuk jumlah APK sendiri yang difasilitasi oleh KPU ada sejumlah 10 lembar dalam bentuk baliho dan 16 lembar dalam bentuk spanduk. (PAN/MUN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *