Direktur RSUD Mubar Butuh Anggaran Rp. 61 Miliar

MUNA BARAT | ANALISAPUBLIK.COM – Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ((RSUD) Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) Ns Hidayat, mengaku fasilitas RSUD Mubar saat ini belum memadai. Dampaknya pelayanan kesehatan masyarakat belum maksimal. Hal itu diungkapkan Hidayat, saat dihubungi via telepon, Rabu (08/11/18).

 

Kata dia, sejumlah fasilitas yang dibutuhkan diantaranya adalah alat kesehatan dan gedung. “Selain itu, kita juga membutuhkan tenaga medis, dalam hal ini dokter umum, dokter gigi dan dokter ahli.Dokter ini, kita masih banyak yang kurang,” jelasnya.

Menurutnya, anggaran yang diperlukan untuk pengadaan dan pembangunan fasilitas tersebut sekitar Rp 61 milyar.

“Total dana yang dibutuhkan seperti itu. Termasuk didalamnya untuk tenaga medis,” ucapnya.

Namun, ungkap Hidayat, guna pemenuhan sejumlah kebutuhan itu, pihaknya terkendala anggaran. “Anggaran dari APBD saat ini terbatas. Dan kalau kita hanya berharap dari uang APBD, pemenuhan fasilitas yang kurang tadi perlu waktu,” katanya.

Karena itu, Ia berharap rencana pinjaman daerah kepada pemerintah pusat sebanyak Rp 200 milyar dapat terealisasi.

“Harapan kita rencana pinjaman daerah tersebut dapat disetujui oleh pemerintah pusat. Kalau ini terwujud, pada tahun 2019 mendatang, fasilitas yang kurang itu segera dibenahi,” ujar Hidayat.

Dengan begitu, tambahnya, pelayanan kesehatan masyarakat di Mubar ini akan lebih baik dan bisa bersaing dengan RSUD yang ada di Kab/Kota di Sulawesi Tenggara, “Mudah-mudahan rencana pinjaman daerah yang digagas oleh Pemda Mubar dapat diterima pemerintah pusat”.

Sehubungan dengan rencana pinjaman daerah sebesar Rp 200 milyar ini, pemerintah pusat sudah memberikan respon positif.

Sinyal kemungkinan diterimanya pinjaman daerah tersebut diutarakan oleh Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (RI), Syarifuddin.

Ketika jadi pembicara pada Seminar Bedah Rancangan APBD Mubar tahun 2019, Selasa kemarin di Kantor Sekretariat Daerah Mubar, Syarifuddin Udu,menyatakan pinjaman daerah itu bisa direalisasikan dengan catatan secara aturan memenuhi syarat.

Terkait ini pula, pihak Kemendagri RI akan menurunkan tim untuk memastikan rencana pinjaman daerah Muna Barat tidak menyalahi aturan.

Mengenai rencana pinjaman daerah tersebut, Pemda Mubar telah melakukan pernyataan dihadapan DPRD. Namun pembahasan pernyataan tersebut masih di tunda. (LA ODE SAFARUDIN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *