Dianggap Tak Memiliki Legal Standing, Kuasa Hukum Peradin Angkat Bicara

 

BANYUWANGI | ANALISAPUBLIK.COM – Adanya putusan dengan nomor perkara 25/pdt/PLW/2018/PN pada 4 september 2018 terkait gugatan perlawanan dari Ali mustofa tentang putusan pelaksanaan eksekusi atas risalah lelang, yang dianggap kontroversi membuat Kuasa Hukum penggugat angkat bicara.

Menurut Saleh, SH selaku Kuasa Hukum si penggugat dalam perkara tersebut, mengganggap bila putusan tersebut lucu lucuan. “Ya lucu aja kalau dalam putusan tersebut saya dianggap tidak memiliki legal standing,” ungkapnya.

Dia pun menyampaikan bila memang benar dirinya tergabung dalam Peradin (Perkumpulan Advokat Indonesia) yang pada prinsipnya dalam pertimbangan majelis hakim itu bahwa mendasari pasal 30 ayat 2, dimana semua advokat wajib tergabung dalam organisasi advokat. Akan tetapi majelis hakim lupa yang namanya organisasi itu kan harus berbadan hukum.

“Saya sampaikan hal ini bahwa pada bulan maret sekitar tanggal 26 maret kami mendapatkan supervisi dari Kordinator Wilayah (Korwil) Jawa Timur untuk menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi berterkait masalah posisi dari pada Perkumpulan Advokat Indonesia yaitu Peradin ini terdaftar sebagai Badan Hukum Organisasi (BHO) dengan Surat Keputusan KEMENKUMHAM R.I Nomor : AHU-00121.60.10.2014,”terangnya.

Selain itu Saleh menjelaskan jika memang sempat ada permasalah internal dalam organisasi yang dinaunginya dimana Peradin (Perkumpulan Advokasi Indonesi digugat oleh kelompok PERADIN (Persatuan Advokasi Indonesia), tetapi hal tersebut telah diuji kebenarannya dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 235/G/2014/ PTUN-JKT jo. Putusan PT.TUN DKI Jakarta Nomor. 198/B/2015/PT.TUN.JKT jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor.163 K/TUN/2016 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor.140 PK.TUN/2017.

“Yang amarnya MENGADILI : Menolak permohonan peninjauan kembali dari Permohonan Peninjuan Kembali : Persatuan Advokat Indonesia,” lanjutnya.

Dari itu, lanjutnya, seharusnya majelis hakim memperhatikan dan mempertimbangkan putusan itu, bukan malah mempertimbangkan persoalan-persoalan yang timbul diluar dari badan hukum. Mengapa disampaikan demikian, karena yang dipertimbangkan oleh hakim adalah putusan Pengadilan Niaga dan putusan kasasi Mahkama agung yang berkaitan dengan sengketa merk, sementara pasal 30 dalam UU Advokat tidak menyebutkan tetang persoalan masalah logo maupun merk suatu organisasi.

“Pasal 30 ayat 2 itu berkaitan dengan masalah suatu organisasi yang sudah berbadan hukum. Jadi selama organisasi advokat itu sudah berbadan hukum maka itu sah menurut hukum dia berdiri didalam Indonesia,” lanjutnya.

Kemudian, Saleh mengatakan bila persoalan ini bukan menjadi domainnya hakim pengadilan yang menangani suatu perkara. “Persoalan ini lagi-lagi bukan suatu yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim,” katanya.

Saleh juga membeberkan bila terhadap eksepsi terlawan mengenai gugatan pelawan kabur, oleh pelawan melalui PH nya telah dijawab dalam Repliknya mengenai kedudukan hukum organisasi advokat yang menaunginya dan terhadap replik pelawan, dan terlawan tidak mengajukan Duplik. “Ini kan aneh, kok hakim justeru tidak mempertimbangkan dalil hukum Pelawan dalam Repliknya mengenai Badan Hukum Organisasi Perkumpulan Advokat Indonesia,” bebernya.

Dia pun menambahkan jika terkait hal ini dirinya akan melakukan upaya hukum. “Kami sudah melakukan banding. Selain itu sesuai perintah dari organisasi, meneruskan kepada Bawas Mahkamah Agung, kepada Komisi Yudisial berkaitan dengan putusan ini yang seharusnya tidak boleh disentuh oleh hakim apalagi pertimbangannya menggunakan pasal 30 ayat 2,” imbuhnya.

Silahkan baca juga berita sebelumnya yang berjudul : ” Majelis Hakim Pengadilan Banyuwangi putuskan Pengacara PERADIN Tak Memiliki Legal Standing ”

Untuk diketahui, pada perkara yang ditangani Saleh, SH, Majelis hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang diketuai I Gusti Ayu Akhiryani SH, MH, memutuskan bila kuasa hukum (pengacara) dibawah naungan Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) tidak memiliki legal standing.

Budi Rosiono.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *