Tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit Kunjungi RSUD Kab.Mubar

MUNA BARAT | ANALISAPUBLIK. COM – Tim dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) melakukan survey akreditasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada hari ini, Jum’at (9/11/2018).

dr. Priono Purwo Husodo, Sp.An, MARS selaku Surveyor bidang medis KARS mengungkapkan kegiatan menitikberatkan pada penilaian dan penetapan kelayakan rumah sakit berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh lembaga independen akreditasi Kementerian Kesehatan.

“Dengan melihat pola tuntutan pelayanan rumah sakit yang semakin meningkat dan potensi pengembangan standar akreditasi yang diberlakukan untuk nasional, pada akhir tahun 2017 KARS telah menetapkan kebijakan baru mengenai Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1,” ujarnya saat ditemui oleh pewarta di Youme Coffee.

Lanjut Pryono, SNARS merupakan standar nasional akreditasi rumah sakit yang telah ditetapkan oleh KARS dan sudah mulai diberlakukan pada tahun 2018 di seluruh Indonesia.

Untuk Akreditasi, kata dia, tentu yang dilihat adalah peningkatan dan mutu pelayanannya, standar medis, serta sistem dan sarana prasarana lainnya.

Priono juga mengharapkan agar semua rumah sakit di Indonesia seharusnya lebih mempersiapkan berbagai macam prosedur dan ketentuan dalam proses akreditasi rumah sakit.

“Melihat standar yang telah ditetapkan di SNARS 2018, potensi peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit harusnya sudah memiliki standar yang kurang lebih sama seperti standar internasional, karena penetapan standar dalam SNARS edisi 1 2018 diadopsi melalui konsep ISQua atau The International Society for Quality in Health,” katanya.

Lebih lanjut kata Priono, dengan mempelajari dan memahami setiap standar yang telah ditetapkan dalam SNARS 2018, diharapkan rumah sakit dapat mempersiapkan proses akreditasi secara optimal.

“Yang belum terakreditasi ini diharapkan harus sudah mendapatkan sertifikat. Hal itu diwajibkan sebagai syarat menjadi mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan mencapai cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) pada 2019. Jika tidak terakreditasi, sanksinya tidak bisa melayani pasien program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Mubar Ns. Hidayat mengharapkan agar apa yang dibutuhkan oleh 15 pokja yang telah ditetapkan oleh SNARS bisa terpenuhi sehingga dengan kedatangan surveyor ini bisa mendapatkan nilai yang maksimal.

“Kita sudah melewati beberapa tahapan, diantaranya penggalangan komitmen, workshop, kaji banding, pendampingan (pembimbingan), pra survey dan kemudian mengajukan ke kemenkes mendagangkan tim survey. semoga kita mendapatkan hasil yang baik” tutup Hidayat.

La Ode Safarudin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *