Kantor Bupati Kediri Digruduk Paguyuban Kepala Desa, Adu Jotos Dengan Satpol PP

ANALISAPUBLIK.COM | Kediri – Kurang lebih sekitar 150 kepala desa, se Kabupaten Kediri yang dalam Paguyuban Kepala Desa (PKD), ngluruk ke Pemkab Kediri, mereka untuk meminta bertemu Bupati Kediri Hj. Haryanti Sutrisno.

Sebelum berangkat ke kantor Pemkab Kediri, mereka berlebih dahulu berkumpul di Simpang Lima Gumul (SLG).

Para perangkat desa tersebut memasuki halaman Pemkab dan dihalang-halangi Satpol PP. Aksi tersebut menimbulkan terjadi insiden. Salah satu kades terlibat baku pukul dengan anggota Satpol PP yang menjaga pintu masuk Kantor Bupati Kediri, Kamis (6/12/2018).

Insiden ini diawali saat ratusan kades bermaksud menemui Bupati Kediri di ruang kerjanya. Namun, para kepala desa tertahan di pintu masuk yang mendapatkan penjagaan petugas Satpol PP.

Sehingga terlibat adu dorong dengan satpol yang mencegat di pintu masuk. Saat terjadi adu dorong itulah salah satu kades terkena pukulan anggota satpol. Buntutnya, para kepala desa tersulut emosinya.

Namun, kondisinya cepat terantisipasi, setelah perwira polisi yang mengamankan aksi para kepala desa tersebut turun tangan dan melakukkan permbicaraan dengan beberapa pihak.

Melalui perwira polisi tersebut, akhirnya disepakati bisa melakukan pertemuan dengan pejabat di Pemkab. Hanya saja, Bupati Kediri diwakili oleh Kepala DPMD Satirin dan Kabag Hukum Sukadi serta Kabag Umum hadir dalam pertemuan tersebut.

Perangkat desa diwakili 10 kades. Kepada wartawan, Kepala DPMD Satirin, menjelaskan, hasil pertemuan Hasil Audensi pihak Pemda akan mengambil surat kemendagri terkait perekrutan perngkat desa.

”Hari ini kita akan berangkat, dengan perwakilan dari Kades untuk mengambil surat, biar tahu disana nanti pengambilan suratnya,” jelasnya.

Masih kata Satirin, Minggu 9 Desember 2018 jam 09.00 wib DPMD dan Perwakilan Kades akan melaksanakan rapat terkait pelaksanaan Perekrutan Perangkat Desa bertempat di Kantor DPMD yang akan diwakili perwakilan kades.

“DPMD sanggup menyusun Regulasi perekrutan Perangkat Desa dalam waktu 1 Minggu apabila sudah ada dasar Hukum yg sudah dibuat oleh Kabag Hukum,” terangnya.

Terpisah, Ketua Paguyuban Kepala Desa, Johansyah, ia menjelaskan bahwa seandanya dari desa penduduknya sampai ribuan, sedangkan perangkat difinitifnya dua atau satu. Sedangkan kita dituntut kerja cepat tertib administrasi.

Kita tidak menuntut yang aneh, hanya menjalankan dari perintah undang undang, sedangkan dua bulan ada kekosongan, kepala desa berhak mengajukan ke pemda.

“Kita sudah ada tim, untuk menanyakan hal tersebut, tapi belum ada jawaban, Ada tiga pasal yang tidak berlaku untuk dihapus perdanya, istilahnya kita kesana konsultasi,” ungkapnya dengan tegas.

Terkait aksi ricuh dan saling adu jotos dengan petugas Satpol PP, pihak kepala desa menyampaikan minta maaf kepada petugas dan juga saling berjabat tangan. (mun/pan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *