Moratorium Ketenagakerjaan NTT Belum Dijalankan Maksimal oleh Pemda

ANALISAPUBLIK.COM | Kupang – Pencegahan calon Tenaga Kerja NTT yang akan bekerja di luar Provinsi NTT dan dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 357 dan 358 Tahun 2018 tentang Calon Tenaga Kerja Migran/Pekerja Migran ataupun Calon Tenaga Kerja Antar Kerja, menuai pertanyaan oleh semua masyarakat NTT, apakah sudah direalisasikan ataukan masih dalam Pengkajian untuk diterapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam hal ini Disnakertran Provinsi NTT dan Disnakertran Kabupaten dan Kota.

WWW.ANALISAPUBLIK.COM. Memantau keberangkatan calon tenaga kerja yang tidak memiliki dokumen resmi dan tidak memiliki kompetensi tertentu di tempat transit via Bandara Eltari Kupang, terdapat peningkatan atau semangat yang kuat masyarakat NTT untuk bekerja di luar NTT walaupun Keputusan Gubernur telah ditetapkan, Jumat (07/12/2018).

“Kami tidak tahu adanya larangan dari Gubernur, bahwa tidak boleh bekerja di luar NTT. Dan Pemerintah di daerah kami juga tidak pernah mensoalisasikan. Kami juga baru tahu sekarang, ketika dipanggil dan ditanya petugas satgas. Saya saja pinjam uang tiket dari orang untuk berangkat bekerja,” ujar salah seorang calon tenaga kerja kepada pewarta ANALISAPUBLIK.COM.

Di bulan Desember saja terdapat sebanyak 122 orang tenaga kerja NTT diberangkatkan melalui Bandara Eltari Kupang pertanggal (7/12/2018), dan semuanya tidak memiliki dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Disnakertrans.

Dari hasil interogasi petugas Satgas Pencegahan dan Perlindungan TKI Non Prosedural, terdapat hampir semua calon tenaga kerja yang ditahan tersebut ingin bekerja di luar NTT diajak dan direkrut oleh orang-orang tertentu dengan berbagai modus yang sangat operan.

“Volkes Nanis, S.H., M.H. Satgas Bandara sekaligus Satgas TKI Non Prosedural dalam keterangannya membenarkan bahwa, masih banyak ditemukan calon tenaga kerja menggunakan identitas palsu, tidak mampu berbahasa Indonesia yang baik, bahkan banyak mendapatkan Surat Keterangan Rekomendasi yang dikeluarkan Pemerintahan Daerah yang digunakan untuk bekerja diluar NTT” ujarnya.

Volkes berharap, semangat bersama antara pemerintah untuk bekerjasama dengan elemen masyarakat dalam hal ini dinas terkait, untuk memberikan pemahaman maupun soalisasi kepada masyarakat yang ingin keluar daerah dengan tujuan bekerja harus memiliki kopetensi tertentu serta memiliki dokumen resmi. (PK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *