Baitul Mal Adakan Sosialisasi Tentang Zakat dan Wakaf

ANALISAPUBLIK.COM | Subulussalam – Rintisan awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh mulai tahun 1973 melalui keputusan Gubernur kepala daerah istimewa Aceh No. 5/1973 tentang pembentukan Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), sehubungan dengan adanya keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang pembentukan Bazis (Badan Amal Zakat, Infaq dan Shadaqah) dan di lembaga Nasional Dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Sedangkan di Aceh dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA, dimana pasal 3 ayat 1 baitul mal adalah lembaga daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen.

Ketua Baitul Mal Kota Subulussalam Sabaruddin di dalam diskusi tentang zakat, wakaf dan harta agama lainnya, Sabtu (08/12).

Sasaran pengelolaan zakat dan infak/sadakah harus tepat sasaran sehingga kemakmuran ekonomi masyarakat dapat terwujud, disamping itu zakat dan infaq/sadakah adalah solusi pengentasan kemiskinan.

Penerapan selanjutnya baitul mal juga mengurus dan mengelola zakat, dengan kredibel sehingga masyarakat juga mengetahui atas zakat yang diberikannya, dan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan. (jarkasi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *