Bayi Baru Lahir Wajib  Didaftarkan Menjadi Peserta  JKN-KIS

ANALISAPUBLIK.COM | Biak Nunfor – Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, membawa angin segar bagi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Terdapat aturan aturan baru dalam program JKN-KIS, termasuk salah satu di dalamnya mengatur tentang ketentuan pendaftaran bayi baru lahir dari orang tua yang sudah menjadi peserta JKN-KIS maupun yang belum.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor Hardi Ariawan mengatakan aturan yang mulai diberlakukan sejak tanggal 18 Desember 2018 ini secara otomatis menggugurkan ketentuan pendaftaran bayi dalam kandungan yang sebelumnya diberlakukan serta solusi untuk bayi baru lahir jadi berbeda. Bayi baru lahir serta merta mendapatkan layanan, tidak perlu menunggu 14 hari. Mendaftar sejak dalam kandungan juga tidak berlaku lagi. Tetapi, selama 28 hari itu harus didaftarkan.

“Bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS baik itu PBI maupun Non-PBI wajib didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS kepada BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak bayi dilahirkan dengan menunjukkan Kartu Keluarga Asli, kartu JKN-KIS Ibu dan surat kelahiran dari bidan/Puskesmas atau rumah sakit,” jelasnya pada Sabtu (5/1/2019).

Hardi menambahkan, Jika bayi sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI.

Sedangkan, untuk bayi baru lahir bukan dari peserta JKN-KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya, yaitu dikenakan masa 14 hari kalender dan setelah melewati rentang waktu yakni iurannya baru bisa dibayarkan.

“Kami mengimbau para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, karena apabila terlambat mendaftarkan bayi baru lahir lebih dari 28 hari maka akan berakibat tidak mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dan berkewajiban membayarkan iuran sejak bayi dilahirkan,” ungkapnya.

Dibutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, dalam hal ini fasilitas kesehatan, untuk mendorong peserta JKN-KIS maupun keluarganya untuk segera mendaftarkan bayinya ketika dilhahirkan.

“Keberhasilan dari Program JKN-KIS ini tidak serta merta hanya bergantung pada BPJS Kesehatan saja, namun juga membutuhkan partisi dan dukungan dari berbagai pihak, karena program ini menyangkut hajat hidup orang banyak bukan hajat hidup BPJS Kesehatan saja,” katanya.

Sementara itu, Pieter salah satu peserta JKN-KIS yang beralamat di Biak Barat mengatakan, sangat mendukung dengan diterapkan Peraturan Presiden tersebut.

“Bagi saya aturan baru itu merupakan bentuk perhatian orang tua kepada anaknya, dengan mendaftarkan JKN-KIS sejak dini,” katanya. (JER)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *