Akibat Gempa Lombok, 44.000 Unit Rumah Rusak Berat

ANALISAPUBLIK.COM | Mataram – Gempa berkekuatan 7,0 Magnitudo yang melanda Lombok Nusa Tenggara Barat pada akhir Juli dan awal Agustus 2018 lalu telah mengakibatkan 44.000 rumah masyarakat rusak berat. Sementara saat ini baru ada 350 orang tenaga fasilitator.sehingga perlu ada tambahan sekitar 751 orang fasilitator untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak berat tersebut.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah dalam Rapat bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Lingkup Pemprov NTB, di ruang kerja Wakil Gubernur NTB, Jum’at (11/01/2019).

Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil rapat Wagub dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa hari lalu, agar segera melakukan seleksi fasilitator dengan kriteria yang ketat. Sehingga, fasilitator yang diberikan tugas itu memiliki kemampuan mumpuni untuk membantu masyarakat membangun rumah Hunian Tetap (Huntap).

Wagub juga menegaskan pencairan dana bantuan ke masyarakat tidak dilakukan dua tahap atau 50 persen-50 persen. Sebab, di sampaing membutuhkan waktu yang lama, juga menyulitkan masyarakat untuk mengurus administrasi yang banyak dan ribet. Namun Wagub menekankan, semua aturan yang berkaitan dengan keuangan harus tetap menjadi prioritas. Sebab, uang yang dialokasikan itu harus dipertanggungjawabkan.

Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB, H. Muhammad Rum menjelaskan sudah ada kebijakan baru, hasil pertemuan dengan Wapres. Di antaranya, desain rumah tahan gempa itu sudah diberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi. Namun, desain rumah tahan gempa itu tetap dikonsultasikan dengan pusat melalui dinas Perumahan dan Pemukiman.

Muhammad Rum juga menjelaskan dana sebesar 3,5 triliun dari pusat sudah ditransfer ke masyarakat. “Uangnya memang ada di bank semuanya, tidak dalam bentuk tunai. Nanti tunainya akan diberikan kepada masyarakat jika masyarakat dapat bersama-sama untuk membangun. Sehingga ada upah Kerja dari uang itu,” jelasnya.

Ditambahkannya masyarakat dipersilahkan membangun rumah, tentunya bekerjasama dengan pihak ketiga yang menyediakan atau menyuplai bahan dan material pembangunan rumah itu. Termasuk masyarakat dapat membangun secara swadaya rumahnya. Hanya saja, terlebih dahulu melaporkan kepada pemerintah daerah setempat.

Rapat tersebut diikuti oleh Kepala Inspektorat NTB,Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman,Kepala BPKP,Kepala Dinas Kominfo,Plt..Kepala Biro Humas Setda Pemprov NTB,Pihak Bank BRI dan Kadin.(Bul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *