Pasang 1000 Spanduk Larangan Kampanye di Tempat Ibadah

ANALISAPUBLIK.COM | Jakarta – Polres Metro Jakarta Barat bersinergitas dengan unsur tiga pilar lainnya dalam pemasangan 1000 spanduk yang berisi larangan kampanye di tempat-tempat ibadah.

Perihal tindakan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat ini pun mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat, TNI serta dari Anggota Komisi III dari partai Nasdem (Ahmad Sahroni).

Sahroni menanggapi upaya yang dilakukan Polres Metro Jakarta Barat sebagai langkah positif dan preventif guna mencegah tindakan SARA, apalagi pesta demokrasi akan digelar serentak pada tanggal 17 April 2019 mendatang, ucapnya.

“Kita berharap munculnya awareness (kesadaran) berkampanye positif tanpa mengandung unsur SARA dari umat seiring pemasangan spanduk yang dilakukan bersama-sama Dewan kemakmuran Masjid (DKM) maupun pengurus tempat ibadah lainnya. Dengan langkah ini kita berharap tak ada lagi riak-riak kampanye berbasis agama,” terang pada Jum’at (11/01/2019).

Lebih lanjut, Syahroni juga mengapresiasi kerukunan dan kesolidan yang ditunjukkan para pengurus tempat ibadah di Jakarta.

Sahroni optimis jika politisasi agama dan virus intoleransi yang sempat mencuat saat Pilkada DKI lalu tidak akan muncul di kawasan Barat ibukota ini.

Masyarakat harus berperan aktif menyampaikan kepada pihak seperti panwaslu ataupun kepolisian bila menemukan adanya penggunaan SARA dalam kampanye di daerahnya.

“Masyarakat harus peduli bahwa penggunaan SARA itu berbahaya dan menciptakan gangguan keamanan maupun ketertiban. Saya berharap masyarakat juga menjadi pengawas dan melaporkan bila ada kampanye menggunakan SARA,” imbuhnya.

Wakil Wali Kota Jakarta Barat Muhammad Zen mengatakan, pemasangan spanduk di semua tempat-tempat ibadah, seperti masjid, gereja, pura, dan wihara diinisiasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

“Kegiatan ini ditekankan Zen didasari pada UU 27/2017 tentang Pemilu yang melarang adanya kegiatan kampanye di sekolah dan tempat ibadah,” katanya.

Zen juga menegaskan adanya sanksi yang akan dijatuhkan kepada pihak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan tersebut.

Di kesempatan yang sama, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi juga memaparkan, ada 860 masjid, 237 gereja, dan 85 wihara yang telah dipasangi spanduk larangan berkampanye.

Dalam pemasangan 1.000 spanduk ini Kombes Hengki Haryadi juga berharap hal ini bisa menjaga kerukunan umat beragama sekaligus sebagai upaya mengingatkan masyarakat untuk tidak terlibat dalam penyebaran berita bohong (hoax), SARA, dan radikalisme menjelang Pemilu 2019.

Ia juga mengisahkan tentang peristiwa pembunuhan yang pernah terjadi di Madura yang bermula dilatarbelakangi oleh sebab perbedaan pilihan politik.

Dari kejadian tersebut ia berharap supaya kejadian yang terjadi di madura tidak terulang pada Pemilu serentak mendatang.

Hengki juga menjelaskan jika dalam UU Pemilu sudah ada aturannya, didalamnya yang dilarang untuk politisasi seperti tempat ibadah, sekolah, dan instansi pemerintah tidak boleh (jadi tempat kampanye).

“Kalau yang sifatnya substantif, dalam artian hanya berbicara tentang kenegaraan, berbicara tentang kebangsaan, tidak dalam sasaran politik praktis. suruh Milih A dan milih B boleh saja, dan ini sesuai amanat dari Menteri Agama,” terang Hengki. (M. Hasan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *