Pembangunan Gedung Pesantren Buddis Sigalovada Dihentikan

Rapat dengar pendapat DPRD Kota Medan dan PT. Alam Tamanindi Indah Lestari.

ANALISAPUBLIK.COM | Medan – Penyerobotan/pemakaian tanah tanpa izin milik PT. Alam Tamanindo Indah Lestari (ATIL) yang dilakukan oleh Yayasan Pubbarama Center terkesan ada perlindungan oknum orang penguasa.

Pasalnya pihak PT ATIL telah menyurati dinas terkait sejak tanggal 07 desember 2018 yang sebelumnya telah melayangkan beberapa kali surat untuk menghentikan pembangunan gedung kepada pimpinan yayasan purbarama center.

Namun. Hingga sampai saat ini, pantauan wartawan ke tempat pengerjaan pembangunan gedung pusdiklat dan pesantren buddis sigalovada, terliat puluhan tukang melakukan pengerjaan bangunan tersebut tampa ada pelarangan dan pemberhentian.

Karena tidak ada tindakan dari pemerintah, masalah tersebut dibawakan ke rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kota Medan, Rabu (30/1/2019).

Rapat dengar pendapat yang dipimpin langsung oleh Ilhamsyah, SH (Golkar) sekaligus dihadiri beberapa anggota Dewan yang lain seperti Paul Mei Anton dari PDI-P dan H. Ammad Arief,SE,MM dari PAN selain itu hadir juga dari pihak Satpol PP yang diwakilkan oleh Indra, Dinas perizinan Satu Atap dan Pihak PT. ATIL beserta Timnya.

Sedangkan Pihak Kelurahan, Camat dan Pihak Yayasan Pubbarama Center tidak hadir dalam RDP tanpa ada kejelasan apapun. Hal ini sangat di sayangkan karena pihaknya tidak dapat memberikan keterangan di rapat dengar pendapat tersebut.

Keterangan dari Dinas Perizinan Satu Atap John E Lase dalam RDP tersebut bahwa masalah ini sudah sampai Polres Belawan dan kami sudah di panggil untuk dimintai keterangan. Jadi biasanya jika sudah masuk ke Ranah Hukum pembangunan itu harus di hentikan. Katanya.

Sementara itu Paul Mei Anton Simanjuntak Anggota Dewan dari PDI-P mengatakan bahwa RDP ini jangan diambil keputusan dulu. Sebab tidak semua RDP tidak mesti diambil keputusan apalagi kalau tidak cukup forum dan ini menyangkut Rumah Ibadah bisa terjadi sara.

Mendengar perkataan tersebut Boasa Simanjuntak, SH, MH selaku Humasy & Internal Legal dari PT. ATIL menegaskan
Bahwa itu tidak ada kaitanya dengan tujuan bangunan tetapi menyangkut perizinan mendirikan bangunan.

“Di rapat dengar pendapt ini kita bicara perizinan, jangan di bentur-benturkan dan kait-kaitkan dengan sara. Kita bicarakan disini membangun dilahan yang salah, dibangun diatas milik orang yang memiliki sertifikat kepemilikan tampa ada ijin mendirikan bangunan. Bukan masalah pesantrennya, tujuan bangunan itu tidak kita salahkan. Tapi benar tidak secara proses peraturan daerah bangunan tersebut bisa berdiri tampa ada izin. Pungkasnya.

Terangnya. Bangunan tersebut tidak memiliki ijin mendirikan bangunan karena mereka tidak memiliki sertifikat kepemilikan yang merupakan siarat utama. Jadi saya tegaskan sekali lagi ini tidak ada kaitanya dengan agama ataupun sara. Ini Menyalahi aturan pembangunan dilahan orang yang bermasalah. Tutupnya.

Berdasarkan hasil rapat dengar di DPRD Medan tersebut. Pimpinan Rapat, Ilhmasyah mengambil keputusan agar pembangunan Gedung Pusdiklat dan Pesantren Buddis Sigalovada dihentikan dan diberi police line dan Menegaskan kepada paul mei anton simanjuntak yang merupakan anggota dewan, bahwa istilah tidak cukup forum tidak berlaku dalam sidang Komisi dan itu hanya berlaku di Paripurna. (Acong sembiring)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *