Jasa Raharja : Semua Sesuai Peraturan Undang-undangan

ANALISAPUBLIK.COM | Medan – Terkait hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah digelar di DPRD Sumatera Utara pada beberapa minggu lalu tepatnya 23 Januari 2019 yang belum menghasilkan keputusan yang tepat.

RDP tersebut dihadiri Forum Peduli Proses Hukum (FPPH), Organda SU, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan dan PP2Rd membahas berbagai persoalan yang diataranya tentang iuran wajib kendaraan bermotor umum.

Dalam pembahasan RDP tersebut
Ketua FPPH Boasa Simanjuntak menyampaikan. “Sejak tahun 2002 sampai tahun 2018 telah terjadi Pembodohan, pungli dan terindikasi terjadi Korupsi terkait IWKBU (Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum) dan dana pertanggungan asuransi karena ini tidak bisa diaudit,” katanya.

Lanjutnya. Dimana selama ini Pihak Jasa Raharja mengkaitkan IKWBU tercatat dan diatur dalam UU N0. 33 Tahun 1964 Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang jo PP nomor 17 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang. Ternyata tidak tercatat dan sesuai dengan undang-undang tersebut.

Namun, dalam rapat dengar pendapat yang telah digelar, pihak yang berwenang tidak membawa data-data dalam pembahasan yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan dan hanya untuk menghadiri saja tidak memberi pernyataan.

H. Muchrit Muis Nst dari Fraksi Golkar mengatakan,“Lebih baik RDP masalah ini dilanjutkan lagi dengan RDP lanjutan dengan gabungan dari Komisi A, C dan D biar Klop semuanya dengan pihak terkait,” tutupnya.

Sementara itu Humas FPPH Muhammad Arifin mengatakan “Tujuan RDP masalah IWKB dan Tanggungan Kecelakaan ini untuk mendapatkan kebenaran dan bukan pembenaran” sebab menurut keterangan tadi di RDP oleh Ketua Boasa Simanjuntak bahwa ini sudah terjadi dari tahun 2002 sampai saat ini.

Terpisah. Kegelisahaan terhadap belum ada titik temunya, awak media menyempatkan untuk mengkonfirmasi langsung ke Jasa Raharja Prov. Sumatera Utara dan disambut baik oleh Herianto Kasi SWDKLJ dan Humas dan Hukum pada Senin (4/2/2019).

“Semua kita mengikuti peraturan, mengerjakan sesuai undang-undang dan SOP yang berlaku, jasa raharja perpedoman pada undang-undang No 33 tahun 1964 dan No 34 tahun 1964,” pungkasnya.

Ketika awak media menunjukan blangko resi penerimaan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan pada tahun 2018 yang masih mengikuti peraturan menteri keuangan No 37/PMK.010/2008. Herianto mengatakan bahwa belangko resi yang lama masih ada dan itu pergunakan sampai akhir bulan dua.

“Sejak peraturan berubah kan masih ada belangko resi lama yang sudah dicetak, semantara itu dulu kita habiskan. Tapi peraturan jumlah santunan bagi tertangung sudah berjalan sejak juni 2017 sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Dimana jumlah santunan meninggal dunia dibayar sebesar 50 jt dan jumlah santunan lainya Ya semua sesuai dengan peraturan No 15/PMK.010/2017,” jelasnya.

Tambahnya, semua kan dikordinir pusat, karena kita terpusat dan itu tidak dicetak didaerah kita terima dari pusat langsung. Mungkin dalam bulan ini resi yang baru akan terelasasikan.

“Jasa Raharja telah diaudit BPK pada bulan oktober tahun 2017, bahwa salah satu bidang yang akan menjadi obyek audit adalah kegiatan operasional sektor iuran wajib kendaraan bermotor umum (IWKBU), yang audit langsung TIM dari pusat bukan dari Medan,” tutupnya. (Acong sembiring)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *