Tutup Kandang Ayam, 2 Pejabat Banyuwangi Divonis Pidana 5 Bulan Dengan Percobaan 10 Bulan

ANALISAPUBLIK.COM | Banyuwangi – Kedua pejabat di Banyuwangi yaitu mantan Sekretaris Camat (Sekcam) Blimbingsari Bambang Sungkono, yang saat ini menjabat sebagai Sekcam Bangorejo, dan Suratman sebagai Kepala Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari, divonis pidana 5 bulan ditambah 10 bulan percobaan.

Vonis tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim yang juga sebagai ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Purnomo Amin Thahjo, SH., MH, yang didampingi oleh dua hakim anggota yaitu I Wayan suarta, SH., MH dan Saptono, SH., MH, saat sidang pembacaan putusan perkara penutupan kandang ayam milik Melaningsih di Desa Bomo, Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (11/2).

“Inti putusan ini bila kedua terdakwa terbukti bersalah melawan hukum Pasal 406 sehingga divonis pidana 5 bulan, tetapi tidak perlu dilaksanakan (ditahan) karena dihukum percobaan selama 10 bulan,” ungkap ketua majelis hakim saat menjelaskan kepada 2 terdakwa sebelum sidang ditutup.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Supriyadi Ahmad, SH menyatakan jika dirinya menghormati keputusan majelis hakim.

“Putusan itu merupakan kewenangan Majelis Hakim. Yang penting bagi kami, ada perbuatan melawan hukum. Dan Majelis Hakim menyatakan itu terbukti. Cuman kan Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana itu,” kata Ahmad usai persidangan.

Ahmad menjelaskan bila berdasarkan putusan yang telah dibacakan majelis hakim, maka kedua terdakwa tidak perlu menjalani kurungan selama 5 bulan. Tetapi yang penting selama 10 bulan percobaan itu, kedua terdakwa tidak melakukan tindak pidana sejenis maupun tindak pidana yang lain.

Tak hanya itu, Dia pun langsung menentukan sikap dengan akan mengajukan banding yang rencananya memori banding akan disampaikan pekan depan.

“Langkah berikutnya, kami akan fikir-fikir dulu dan konsultasi dengan pimpinan untuk mengajukan banding,” imbuhnya lagi.

Sementara itu, H. Much. Fahim, SH selaku penasehat hukum kedua terdakwa menyatakan memfikirkan terlebih dahulu atas putusan yang disampaikan Majelis Hakim.

“Kami menyatakan fikir-fikir dulu atas putusan yang sudah dibacakan Majelis Hakim. Secara substansial memang sudah memenuhi rasa keadilan. Tapi dalam prinsip sebetulnya kami itu, bahwa unsur kesengajaan itu tidak ada,” ujarnya.

” Seperti yang disampaikan Majelis Hakim, dari hukuman lima bulan itu tidak perlu dijalani. Tapi hukuman percobaan sepuluh bulan. Apabila kedua terdakwa melanggar, barulah hukuman lima bulan itu diberlakukan,” pungkasnya.

Diketahui, putusan tersebut masih belum ingkrah karena majelis hakim memberikan kesempatan terhadap JPU dan kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya untuk melakukan banding jika merasa kurang puas atas putusan tersebut. (Bud)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *