Tim Inteljen Kejaksaan Agung dan Kejari Sumedang, Berhasil Membekuk Buronan Koruptor

ANALISAPUBLIK.COM | Sumedang – Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jl. Sultan Hasanuddin Dalam 1 Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Selama 3 tahun baru berhasil membekuk salah satu dari sekian DPO yang terdaftar di Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung menurunkan Tim Inteljen bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sumedang. Buronan kelas kakap di Kementrian Kelautan sub Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2010, dalam perkara kasus tindak pidana korupsi. Yang dilakukan oleh salah seorang tersangka bernama Dodi Sugriwa bin Rachmat Atun (38).

Dodi Sugriwa bin Rachmat Atun pada Selasa 26 Pebruari 2019 bulan lalu, dibekuk Tim Inteljen Kejagung dan Tim Inteljen Kejaksaan Negeri Sumedang sekitar pukul 11.00 WIB di kediamannya Karapyak Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Pada sa’at penangkapan Dodi Sugriwa tidak melakukan perlawanan, kemudian tersangka digelandang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang.

Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Riski Fahrudi S.H., M.H Selasa (5/3/2019) di Jl. Pangeran Surya Atmaja No. 2 Sumedang kepada awak media membenarkan atas peristiwa penangkapan terhadap buronan Dodi Sugriwa bin Rachmat Atun pada Selasa (26/2/2019) bulan lalu. Tersangka kasus korupsi di Dinas Peternakan dan Perikanan kini sudah di eksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang.

Di sisi lain Riski Fahrudi tidak segan – segan akan menindak tegas bagi siapapun pegawai dilingkungan Kejaksaan Negeri Sumedang yang melakukan praktek korupsi. “kami sudah mendeklarasikan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wikayah birokrasi bersih melayani, mengingat dilingkungan Kejaksaan sangat rawan terjadi praktek korupsi tidak terkecuali besar atau kecil pada prakteknya” tegasnya.

Kronologi Dodi menjadi buronan

Hasil investigasi Analisapublik.com di lingkungan Kejaksaan Negeri Sumedang Selasa (5/3/2019). Dodi Sugriwa (38) berawal dari proyek program safver pada tahun anggaran 2010 di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang. Program safver dimaksud untuk pengembangan budidaya berkelanjutan untuk ketahana pangan dan pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Pada pelaksanaannya, program itu merugikan uang negara sebesar Rp. 821 juta, dan patut diduga adanya tindak penggelapan uang atau dikorupsi.

Kasus dugaan korupsi pada proyek program safver ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Sumedang. Kemudian dilakukan penyelidikan atas dugaan kasus tersebut. Alhasil pada tahun 2013 kasus itu terungkap sehingga masuk rana hukum. Proses persidangan melalui Pengadilan Tipikor Bandung pada tahun 2014, namun Pengadilan Tipikor Bandung dalam putusannya Dodi dinyatakan bebas.

Kejaksaan Negeri Sumedang langsung melakukan kasasi Mahkamah Agung, sidang pun digelar di MA. Putusan akhir sidang tahun 2016, Mahkamah Agung pada putusannya menyatakan bahwa Dodi terpidana korupsi dan bersalah. Oleh hakim MA Dodi divonis 4 tahun penjara dan denda Rp.200 juta subsider 6 bulan.

Pada jumpa pers di Kejaksaan Negeri Sumedang Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sumedang Lucky Maulana didampingi Kasi Intel Agus Hendrayanto menjelaskan. Setelah putusan itu turun, kemudian Kehari melayangkan surat pemanggilan kepada Dodi untuk menjalani hukuman. Namun terpidana Dodi tidak mengindahkan bahkan mengabaikan.

“Karena terpidana Dodi tidak memenuhi panggilan, pada bulan September 2016. Kemudian Kejari Sumedang melakukan penjemputan terhadap Dodi,” ungkap Lucky kepada wartawan.

Namun sangat disayangkan perbuatan terpidana Dodi melarikan diri sejak dilakukan penjemputan pada bulan September 2016. Sejak itulah maka Dodi ditetapkan sebagai DPO.

Sementara itu menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Agung Mukri mengatakan. Dodi Sugriwa merupakan DPO diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sustainabel aquaqulture development for food security and proverty produktion pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang.

“Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 691.K/Pid.Sus/2015 tertanggal 21 Januari 2015. Pada putusannya Dodi Sugriwa bin Rachmat Atun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Maka yang bersangkutan dihukum pidana penjara 4 tahun dan denda sebanyak Rp. 200 juta serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 8 juta subsider 6 bulan kurungan penjara” ungkapnya.

Agung menambahkan, Kejaksaan tidak akan berhenti memburu seluruh buronan yang telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Dan tidak akan membiarkan mereka menghirup udara bebas, dalam hal ini Inteljen Kejaksaan maupun Tim Inteljen Kejakgung harus meningatkan kinerjanya. (Muh. Yadi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *