Aksi Demo! Warga Pandansari Desak Pemkab Kediri Batalkan Hasil Ujian Perangkat

ANALISAPUBLIK.COM | Kediri – Puluhan warga Pandansari Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri menggruduk Kantor Pemkab Kediri. Mereka datang dengan mengendarai truk dan kendaraan roda dua, dengan kawaan ketatl aparat keamanan dari polsek Gampengrejo.

Kedatangan mereka menolak hasil tes ujian perangkat yang diduga sarat dengan muatan uang, Rabu (13/3).

Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Desa Pandansari melakukan orasi didepan Pemkab Kediri sambil membawa spanduk tentang curangnya proses pilihan perangkat serta menolak pelantikan perangkat di desanya.

Dalam orasinya mereka meminta kepada pihak pemerintah daerah untuk mengusut tuntas serta menunda pelantikan atas kecurangan yang dilakukan oleh pihak desa yang telah memberangus anak bangsa berkualitas.

Ketua aksi Sunaryo mengatakan, bahwa lukusan S1 dan S2 harus tersungkur dengan lulusan SMU yang sudah 20 tahun tidak pegang buku untuk belajar. Ini jelas tidak adil, kalau generasi kita dijadikan boneka permainan kades, yang berorentasi uang.

“Kami minta kepada pemerintah daerah khususnya untuk membatalkan hasil ujian tes yang dilakukan pihak desa dengan pihak ke tiga (Unibraw), sebab ini tidak fire. Mereka yang benar benar ingin membangun desanya dengan kwalitas pendidikannya harus gugur dikarenakan uang,” terangnya.

Perwakilan para pendemo dipersilahkan masuk untuk melakukan dialog dan ditemui oleh perwakilan dari pemerintah Kab Kediri untuk berdialog.

Pemkab Kediri yang diwakili oleh Kabag Hukum Sukadi, Kepala Kesbanglinmas Mujaid serta kepala Inspektorat Nono. Dalam dialog yang dilakukan dengan pihak pendemo serta perwakilan pemkab Kediri sempat alot. Pasalnya pihak pendemo yang diwakili korlap aksi meminta pelantikan perangkat di desa Pandansari dihentikan atau ditunda.

“Kami hanya menginginkan supaya hasil ujian perangkat didesa Pandansari di batalkan, serta semua pelaku pemgujian di usut tuntas, ” Ungkap Sunaryo dengan tegas

Sementara itu Kabag Hukum Sukadi mengatakan bahwa sesuai dengan peraturan yang ada serta perbub no 5 tentang pengangkatan dan pengisian perangkat. Dalam proses pelaksanaan pihak pemerantah daerah hanya terlibat dalam pengawasan dan pembinaan.

“Semua pelaksanaan diserahkan kepada pihak desa untuk bekerjasama dengan pihak ketiga. Baik menyusun tim panitia serta mou dengan pihak ketiga dalam pelaksanaannya,” terang Sukadi.

Lebih lanjut Sukadi menambahkan, apabila didalam pelaksanaan seperti yang mereka adukan, pemerintah daerah tidak mempunyai wewenang dalam menghentikan atau menganulir hasil ujian.

“Namun pihak pemda akan melakukan pemerikasaan terhadap panitia atas hasil aduan masyarakat,” jelasnya.

Dilain pihak, salah satu peserta ujian perangkat desa Pandansari yang juga sebagai salah satu manager di salah satu bank swasta Lisa Kurniawati (29), harus tumbang dengan salah satu orang peserta dengan lulusan paket C yang sudah berumur 40 tahun. Mengeluhkan pihak panitia desa yang diduga berorentasi uang dalam tekrutmen perangkat kali ini.

“Kalau hanya obsesinya duit tidak harus dibuka dan diumumkan, dalam sosialisasinya mereka mengatakan ini murni ujian dan ini murni jurdil. Itulah sebabnya saya mencoba mendaftarkan diri untuk mengabdi di desa. Ini menyakitkan bagi kami yang memang ingin sunggguh -sungguh mengabdi buat desa” ungkapnya kesal.

Diketahui, hasil ujian perangkat didesa Pandansari Kecamatan Purwoasri digugat warganya yang nota bene berpendidikan tinggi. Setelah tidak menemukan jalan keluar dalam dialog dengan pemkab Kediri para pendemo membubarkan diri. Mereka mengancam akan membawa keranah hukum persoalan ini. (mun/pan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *