Dana BOS Terlambat, Dispendik Klarifikasi

ANALISAPUBLIK.COM | Sofifi – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Imran Yakub menanggapi pemberitaan yang diterbitkan oleh beberapa media cetak beberapa waktu lalu.

Hal ini karena ada dalam pemberitaan tersebut dikatakan bawa ada beberapa sekolah yang melakukan hutang untuk pelaksanaan ujian sekolah.

Dirinya juga mempertanyakan bahwa Sekolah mana yang tengah melakukan hutang, bahkan Kadis juga mengatakan bahwa informasi itu merupakan opini yang mengatakan bahwa sekolah harus berhutang karena terlambatnya pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur lantai 4, tepatnya di depan ruang rapat, dirinya mengatakan. “Memang saat ini memang benar dana BOS mengalami keterlambatan, bahkan itu secara Nasional untuk itu perlu dipahami,” katanya pada Rabu (13/3).

Selain itu, untuk pembayaran dana BOS itu digunakan Dana Kak Off (dana yang sudah dievaluasi oleh Kementrian penkabayar), jadi kemudian diperintahkan untuk
Dinas terkait untuk membayar dana tersebut.

“Jadi sekolah tidak bisa menggunakan Dapodik (Data Pokok Pendidikan)
yang diusul oleh Sekolah kan Sekolah itu Dapodiknya langsung ke Departemen, bahkan data dari Sekolah yang di kirim ke Departemen itu datanya tidak ensih, misalnya ada 200 yang terbaca bayar, maka 200 itu bisa jadi yang terbaca 150 yang terbaca bayar, dan itu memang karena Sekolah mempunyai operator Dapodiknya itu sehingga kalau data itu tidak jelas maka di sana tidak bisa dibaca itu lalu mau dibuat bagaimana,” ujarnya

Kenapa itu bisa terlambat, karena Sekolah-sekolah Negeri itu dibayar menggunakan belanja langsung, dan itu setiap pembayaran atau pencairan harus ada laporan pertanggungjawaban.

Tetapi pada triwulan ke 3 dan 4, pada Sekolah Negeri ini mereka tidak memasukan pertanggungjawaban, karena tidak memasukan pertanggungjawaban maka itu juga bagian dari penghambat proses pencairan, jadi itu yang menjadi masalah,,ungkapnya.

“Sementara untuk pelaksanaan ujian itu tidak ada pengaruhnya apabila dana BOS tidak cair, atau mengalami keterlambatan. Sebab, Pemerintah Provinsi sudah bertanggungjawab terait dengan pelaksanaan ujian sekolah itu,” terangnya.

Sehingga sekolah tidak lagi bertanggungjawab atas pelaksanaan ujian, karena dalam BOS itu ada 12 aitem salah satu aitem itu adalah ujian, tetapi karena pencairan Dana BOS itu telambat maka pemerintah Provinsi mengambil langkah lewat ujian sekolah itu sehingga sekolah tidak lagi dibebankan untuk pelaksanaan ujian, sehingga dana BOS yang ada 12 aitem belanja itu yah 1 item untuk belanja ujian tidak lagi diperlukan karena sudah ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Malut.

Dirinya juga menambahkan, “Terkait dengan yang namanya pungutan itu dilarang, tetapi kemudian kalau ada kesepakatan Sekolah dengan kemite yang dalam konteks ini adalah orang tua adalah komite, itu yang harus di pahami, karen kebutuhan Sekolah dengan partisipasi Pemerintah itu tidak berimbang apalagi “Swasta”. Nah maka itu harus dipahami, jadi itu tidak apa-apa,” tuturnya. (MST)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *