Kejari Blora Gelar Sosialisasi dan Pengawalan Dana Desa

ANALISAPUBLIK.COM | Bora – Upaya mengurangi penyalahgunaan Dana Desa, Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Desa Dan Program Jaga Desa Pengawalan Terhadap Distribusi Serta Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2019 yang bertempat di Gedung Aula Konco Tani, Kamis (28/03/2019).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Blora Letkol. Inf. (Purn) Djoko Nugroho, Kejari Blora yang diwakili Muhammad Adung, SH., Plt Ketua PMD Kabupaten Blora, Purwadi Setiono, Camat se-kabupaten Blora serta seluruh Kepala Desa se-kabupaten Blora.

Bupati Blora, Joko Nugroho dalam sambutannya menjelaskan bahwa sudah ada peraturan untuk mengelola anggaran di setiap kecamatan.

“Sudah ada peraturan untuk kecamatan, bahwa akan ada anggaran yang akan dikelola oleh kecamatan,” ucapnya sekaligus membuka kegiatan.

Pihaknya juga menyinggung perihal kerjasama antara PMD dengan Kejaksaan.

“Kita bisa memaksimalkan kerjasama antara PMD dengan Kejaksaan, dalam hal ini permohonan pendapat hukum,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Muhammad Adung, SH., Kasi Intelijen Kejari Blora sebagai narasumber memaparkan program dari Kejaksaan RI yang terangkum dalam program Jaga Negeri yang terdiri antara lain; Jaksa Menyapa, Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4), Posko Perwakilan, Jaga Desa, dan beberapa program lainnya.

Salah satu program Kejaksaan RI, jaga desa adalah pengawalan atas pengelolaan dan penggunaan dana desa, sehingga bisa memperdayakan unsur masyarakat miskin dan mengoptimalkan material lokal agar perekonomian di desa meningkat.

“Program ini diterapkan seluruh Kejaksaan Negeri, dimana fungsi kejaksaan untuk bisa membantu para Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa. Sehingga tidak ada ketakutan serta keraguan dan bisa dinikmati masyarakat, sehingga Dana Desa tersalurkan dengan baik,” jelasnya.

Acara ini dilanjutkan tanya jawab antara narasumber dengan para kepala desa yang hadir.

Suwarja dari Desa Bugul Kecamatan Jepon, menanyakan pelayanan hukum dari Kejaksaan terkait permasalahan didesanya.

“Dari pemaparan tadi, bahwa Kejaksaan ada pelayanan hukum, di desa kami ada beberapa permasalahan. Apakah dari Kejaksaan dapat memberikan sosialisasi atau petunjuk teknis kepada kami ?,” tanya Suwarja.

Sedangkan dari sudut lain, Agung, Kepala Desa Sidorejo kecamatan Kedungtuban, mengapresiasi serta berharap ada pendampingan dari Kejaksaan dalam penggunaan Dana Desa.

“Kami baru pertama kali mendapatkan pemaparan dari aparat penegak hukum yang paham betul terkait Desa. Maka, kami memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Blora, khususnya Bapak Muhammad Adung. Kami berharap ada bentuk pendampingan dari awal sampai akhir dalam penggunaan Dana Desa,” harapnya.

Menanggapi perihal tersebut, Muhammad Adung, SH menjelaskan bahwa terkait dana desa dapat digunakan untuk bimbingan teknis (Bimtek).

“Berdasarkan peraturan yang ada seharusnya penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk Bimtek Hukum, karena masuk dalam prioritas pemberdayaan hukum desa. Terkait pelayanan hukum, kami dari Kejaksaan terdapat pelayanan hukum gratis kepada masyarakat. Sehingga, bisa datang langsung ke kantor dan meminta pelayanan hukum,” pungkasnya. (ARF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *