Bawaslu Tertibkan Alat Peraga Kampanye

ANALISAPUBLIK.COM | Palangka Raya – Memasuki masa tenang kampanye dalam pagelaran pemilihan umum serentak 17 April 2019 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palangka Raya telah berhasil menertibkan ribuan alat peraga kampanye (APK) yang terdiri dari APK Calon Legislatif (Caleg) maupun APK Capres dan Cawapres di wilayah Kota Palangka Raya, Minggu (14/4/2019)

Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya Endarwati, mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan penertiban sampai pada satu hari sebelum hari pencoblosan, semua APK maupun bendera partai sudah bersih. Pada siang kemarin, dirinya belum bisa memastikan total APK yang ditertibkan, karena penertiban akan terus dilakukan sampai pada pukul 17:00. Namun diperkirakan jumlah yang sudah diturunkan mencapai ribuan.

“Hari ini kita melakukan kegiatan penertiban APK maupun non APK pada zona yang telah ditentukan oleh KPU. Karena hari ini sudah memasuki masa tenang, dimana semua alat kampanye wajib bersih menjelang H-I dari tanggal 14 sampai 16 ini. Semua peserta pemilu, baik Caleg DPRD Kota, Provinsi, DPD dan APK Capres Cawapres yang ada di wilayah Kota Palangka Raya, kita bersihkan hari ini,” kata Endarwati

“Jadi kita Kota dan Panwaslu Kecamatan, PPK, beserta Satpop PP dan dibackup pihak keamanan baik TNI maupun Polri hari ini tadi bertolak dari Kantor Bawaslu langsung menuji ke 5 titik yang sudah ditentukan itu sampai sore nanti,” bebernya.

Disisi lain ia menyampaikan, bahwa APK yang sudah ditertibkan itu bisa diambil oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Dengan ketentuan tidak boleh dipasang kembali. Apabila kembali dilakukan pemasangan atau kampanye, apalagi pada masa tenang, kata dia, akan dikenakan sanksi pidana.

Lebih lanjut ia menyayangkan, masih sedikit partai politik maupun tim sukses peserta pemilu yang secara mandiri melakukan penertiban pada APK yang telah dipasang. Sehingga, sangat membebankan tugas-tugas bawaslu selaku pengawas. Padahal tuga Bawaslu bukanlah untuk menertibkan APK, melainkan mengawasi pelaksanaan pemilu sesuai dengam aturan yang berlaku.

“Ada hanya sedikit timses yang mau menurunkan APKnya secara mandiri. Kita apresiasi yang pro aktif, namun juga mayoritas tidak mau. Karena sepertinya, tidak ada anggaran untuk menurunkan. Padahal tugas Bawaslu bukan menurunkan ini, tapi mengawasi,” pungkasnya. (SUGIAN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *