HARI (HARAP) TENANG, ADA PEMILU 2019

SURABAYA | ANALISAPUBLIK.COM – Tuntas sudah tahapan kampanye dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, terhitung Sabtu (13/4) kemarin. Waktu yang dialokasikan untuk kampanye Pemilu sendiri juga sudah cukup panjang, seperti yang diatur dalam regulasi berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal 276 (1) tertera jelas, bahwa tahapan kampanye dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai daftar calon tetap sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum masa tenang. Baik itu untuk calon DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR, DPD, serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

                Berbagai metode kampanye juga sudah dilakukan secara kreatif oleh seluruh bakal calon. Mulai dari pertemuan terbatas dengan konstituen atau pendukung masing bakal calon, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, kampanye via media sosial (medsos), hingga kampanye yang melibatkan banyak massa pendukung di tempat terbuka melalui rapat umum. Bahkan juga model kampanye yang didanai oleh negara juga sudah difasilitasi oleh KPU terhadap pasangan calon, yakni berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) seperti baliho, iklan media massa (cetak, elektronik, radio, internet) dan debat pasangan calon. Semua sudah ada regulasinya, dengan semangat yang dibangun oleh KPU berupa memberi perlakuan yang sama dan seadil-adilnya terhadap seluruh peserta Pemilu 2019.

                Media massa sendiri dalam aturan kampanye juga mendapat perhatian tersendiri dari KPU, dengan mengalokasikan waktu selama 21 hari untuk iklan fasilitasi kampanye. Baik itu fasilitasi kampanye untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, serta partai politik (politik) yang iklannya difasilitasi oleh KPU RI. Pun juga dengan KPU Provinsi, yang memberi peluang sama terhadap DPD untuk difasilitasi iklan kampanye, baik itu di media cetak, radio, televisi dan internet/media online. Batas waktu yang lumayan lama dalam iklan kampanye itu, juga menjadi memberi keleluasaan bagi kalangan media massa dalam memperoleh iklan tambahan dari peserta Pemilu 2019, termasuk di dalamnya yang berasal dari calon legislative (caleg). Tentu semua diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk di dalamnya mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

                Tidak sampai disitu saja, dalam metode kampanye, KPU juga mengagendakan debat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI. Tidak tangggu-tanggung, selama masa kampanye debat calon digelar sampai sebanyak 5 (lima) kali. Lagi-lagi, KPU juga memberi ”porsi lebih” bagi kalangan media massa, untuk ikut andil menyukseskan Pemilu 2019 khususnya dalam tahapan Kampanye. Mengapa dikatakan “porsi lebih”, karena barang tentu dalam menggelar debat calon Presiden dan Wakil Presiden RI, secara resmi KPU bekerjasama dengan beberapa media elektronik (televisi) dalam menyiarkan secara langsung (live) jalannya debat calon, untuk disampaikan ke publik/masyarakat luas. Pun, dengan media radio, cetak dan online juga diberi keleluasaan untuk melakukan aktifitas peliputan dalam pelaksanaan debat selama 5 (lima) kali tersebut. Masyarakatlah yang kemudian berhak menilai dalam setiap debat calon yang live di media televise nasional itu.

                Dengan regulasi, metode, jadwal dan materi kampanye yang sudah diatur sedemikian rigid hingga sampai Peraturan KPU RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Barang tentu sudah dalam kategori maksimal dalam menjalankan tahapan kampanye Pemilu 2018, mulai sejak 3 (tiga) setelah ditetapkan sebagai calon tetap, hingga 3 (hari) sebelum pelaksanaan Pemilu 17 April 2019. Nah, dengan waktu yang cukup panjang selama masa kampanye itu tentu sudah membuat peserta Pemilu berupaya maksimal, dalam meyakinkan pemilih atau masyarakat yang mempunyai hak pilih. Visi, misi, program dan citra diri sudah dituangkan secara gambang dalam Bahan Kampanye (BK) seperti poster, stiker atau kartu nama peserta Pemilu, bahkan juga berlomba-lomba meyakinkan pemilih dalam Alat Peraga Kampanye seperti baliho, spanduk dan billboard. Itu semua tentu dalam rangka pendidikan pemilih, guna meyakinkan pemilih, agar memilih dan tidak sampai salah pilih. Dengan waktu yang cukup kampanya dalam tahapan kampanye, tentu tidak bisa menjadi pembenaran bagi peserta Pemilu untuk nambah (baca; imbuh), apalagi dengan cara melakukan kampanye terselubung selama tahapan masa tenang.

                Di mana, masa tenang yang berlangsung selama 3 (hari) sebelum pemungutan suara, Rabu 17 April 2019 atau selama 14, 15 dan 16 April 2019. Masa tenang 3 hari itu, tentu harus menjadi hari-hari yang sakral bagi peserta Pemilu untuk bisa menahan diri dengan tidak melakukan aktifitas yang bisa memperkeruh suasana menjelang pemungutan suara. Masa tenang, juga jangan sampai dijadikan persiapan untuk melaksanakan praktek kotor dengan cara menyebar hoax, kampanye SAR dan politik berujung imbalan uang/materi (money politic). Peserta Pemilu harus memang benar-benar menjaga, setidaknya jangan sampai terjadi kegaduhan dan barang tentu itu akan kontraproduktif dengan semangat demokrasi yang sudah dibangun melalui Pemilu serentak tersebut. Terlebih, juga akan menjadi bumerang bagi peserta Pemilu sendiri, ditinggal oleh kalangan pemilih yang saat ini sudah bisa mengakses informasi sangat cepat melalui media sosial (medsos). Soal tetap ada yang melanggar dengan melakukan aktifitas kampanye selama masa tenang, barang tentu semua ada regulasi yang mengatur dan dipastikan akan berhadapan langsung dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang ada ditiap tingkatan.

                Sekali lagi ditegaskan, dalam regulasi yang ada sudah sangat rigis dan tegas dalam mengatur “kesakralan” masa tenang dalam Pemilu 2019. Siapa saja yang berani melanggar, baik itu tingkatan penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dan juga kalangan masyarakat juga tidak akan pernah lepas dari jeratan sangsi pidana dan data. Pidana Pemilu jelas akan dikenakan bagi seluruh yang berkaitan dengan tahapan Pemilu. Rentetan pasal terkait Pidana Pemilu juga sudah disiapkan, untuk menjerat setiap orang, penyelenggara Pemilu dan bahkan sampai pada lembaga survei dan pelaksana hitung cepat (quick qount) tidak bisa lepas dari sangsi pidana dan denda.

Setiap orang yang dengan sengaja mengumumkan hasil survey/jajak pendapat di saat masa tenang (pasal 509 UU Pemilu), dijerat pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp12 juta. Tim kampanye atau calon yang pada saat masa tenang memberikan/menjanjikan uang atau materi kepada pemilih (pasal 523), disangsi pidana penjara 3 tahun dan denda Rp36 juta. Untuk KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dan sekretariat (pasal 524) yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu diancam 2 tahun penjara dan denda Rp24 juta. Bahkan, sampai kalangan media massa yang melanggar saat masa tenang juga diikat dengan sangsi, yang tentunya disesuaikan dengan peraturan yang ada di Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Itulah, saking “sakralnya” masa tenang dalam Pemilu 2019 yang hanya berlangsung 3 hari saja, dipagari dengan regulasi dan aturan yang ketat, lengkap dengan sangsi pidana dan denda puluhan juta rupiah. Bawaslu, Polri dan Kejaksaan juga tidak akan tingga diam dan dijamin akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam tahapan kampanye. Tentunya, itu semua dalam rangka menjaga kondusifitas dan kesuksesan Pemilu 2019.

Nah, kalau ada Peserta Pemilu yang nekad melanggar selama masa tenang, tentu ada beberapa kemungkinan yang belum tuntas dalam memenegemen dirinya sendiri. Mereka setidaknya; pertama memang tidak paham aturan dan regulasi yang ada. Baik itu dalam UU Pemilu, Peraturan DKPP, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu. Kedua, sudah menjadi bagian dari skenario untuk bisa mengangkat popularitasnya di saat tikungan terakhir, menjelang pemungutan suara. Ketiga, bagian dari orang yang kebal hukum karena dengan sengaja atau kelalalaiannya saja, bisa dikenakakan jeratan Pidana Pemilu, tapi tetap dilakukan. Tentunya, kita semua sepakat untuk tetap menjaga marwah Pemilu 2019 dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil), serta juga sebagai sarana untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Percayalah, seluruh penyelenggara Pemilu 2019 (KPU, Bawaslu, DKPP) di seluruh tingkatan akan bekerja maksimal berdasar aturan dan sekaligus bakal mencetat tinta sejarah berupa Pemilu Serentak (DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden), Rabu 17 April mendatang. Mereka para penyelenggara Pemilu, juga terikat dengan kode etik. Bisa dipecat sewaktu-waktu kalau sampai melakukan pelanggaran. Jangan malah dibalas dengan kegaduhan, pelanggaran dan praktek kotor dalam Pemilu 2019, karena itu juga akan tercatat dalam sejarah dan tentu bakal dibaca oleh anak, serta cucu kita kelak di kemudian hari. Begitu bukan? (Subairi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *