Dana Desa Banyuwangi Ngedap di Kas Daerah, Diduga Langgar Aturan

ANALISAPUBLIK.COM | Banyuwangi – Belum turunnya Dana Desa (DD) tahap 1 di seluruh desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mendapat perhatian khusus dari LSM Rejowangi.

Menurut Eko Sukartono selaku Ketua LSM Rejowangi, belum cairnya DD di Banyuwangi menjadi tanda tanya besar. Pasalnya mekanisme pencairannya telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

“Pada pasal 16 ayat 3 disebutkan penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4 dilakukan paling lama 7 hari kerja setelah diterima di kas Daerah”, terangnya.

Anehnya, sampai saat ini seluruh Desa di Kabupaten Banyuwangi belum ada yang mendapatkan dana tersebut.

“Padahal informasi yang saya dapat jika dana tersebut sudah masuk ke kas daerah sejak bulan maret lalu”, kata pria yang juga diketahui sebagai salah satu sesepuh aktivis di Banyuwangi.

Eko (panggilan akrabnya) pun berencana akan mengirimkan surat terkait persoalan ini kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Saya akan kirim surat ke Kementerian terkait persoalan ini, agar pihak Pemkab Banyuwangi diberi sanksi karena diduga telah melanggaran aturan yang ada”, imbuhnya.

Diwaktu terpisah, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi, Cahyanto Hendri Wahyudi mengatakan jika pihaknya hanya menangani pencairan yang diajukan oleh Dinas terkait. “Tanyakan langsung ke dinas yang menangani proses DD aja”, ungkapnya, jumat (26/4/2019).

Dia pun menambahakan jika pihaknya sudah memberikan himbauan untuk percepatan prosesnya. “BPKAD juga sudah menghimbau dengan surat edaran untuk percepatannya”, jelasnya.

Sementara, Kepala Bidang Desa DPMD Banyuwangi, Tri FM. Mounty, menerangkan jika DD belum dicairkan ke desa-desa karena sehubungan dengan adanya perubahan regulasi menyangkut pedoman keuangan desa maka berdampak pada pencairan DD yang harus membuat pedoman terlebih dahulu.

“Namun semuanya sudah selesai dan kami tinggal menunggu desa mengajukan sampai hari ini baru sekitar 5-10 desa”, ucapnya.

“Desa juga perlu beradaptasi dengan Peraturan Bupati (Perbup) yang baru, tapi mudah-mudahan harapannya bulan Mei ini sudah bisa 70-80 % yang cair”, pungkasnya. (Bud)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *