Pesta Demokrasi Menimbulkan Ambigu Masyarakat

Oleh : Acong F Sembiring

BERLALU sudah menyuarakan pendapat dan teknik pemikat hati nurani rakyat dalam pemilihan umum tanggal 17 April 2019 lalu. Masyarakat yang ikut serta dalam pesta demokrasi yang sudah usai sangat antusias,pesimis dan keritis berjalannya pemilihan penentu calon pemimpin yang mereka percayai sebagai penyambung aspirasi dikelak kemudian hari.

Pesta demokrasi yang dirayakan oleh masyarakat indonesia diselimuti dengan pertarungan yang tak berdarah tapi menyisihkan kebatinan. Berjuta kata beribu teknik bahasa ditebarkan kepelosok desa dari sabang sampai marauke hingga keluar negeri menyuarakan visi misi meyakinkan rakyat indonesia untuk memilih salah satu sebagai pemimpin negara ini.

Kebencian,kemunafikan,keapatisan dan posesif dalam pesta demokrasi kerap ditemui dikalangan masyarakat. Saling mendukung dan menjatuhkan lawan politik jadi hal biasa sudah bagi pendukung calon pemimpin mereka.
Mengungkit keburukan karir calon pemimpin merupakan senjata handalan untuk mendokterin pemilih milenial dan masyarakat umum agar percaya bahwa pemimpin yang mereka pilih adalah terbaik dari yang baik.

Menebarkan berita hoax untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat dengan tujuan membingungkan arah pemilihan pemimpin yang dipilih adalah segelintir program kerja pendukung. Dimeriahkan isu-isu hangat yang tidak mempunyai data kongrit menjadi sorotan media untuk menonjolkan pemimpin yang diusung untuk menghiasi layar kaca berwana kepada pemirsa dirumah. Semakin dibicarakan dan terkenal dimata masyarakat merupakan teknik untuk pemikat peralihan pilihan rakyat.

Politik peraktis dan money politic pun dilakukan untuk menggali sura pendukung. Menjadikan kawan politik sebagai tumbal untuk menutupi keburukan calon pemimpin menjadikan birokrasi pemerintahan tidak netral. Demokrasi yang damai kondusif menjadi kacau akibat menghalalkan segala cara untuk menjegal taktik dan strategi lawan politik.

Para pendukung saling membenarkan dan mengatakan mereka lebih baik dari pemimpin lain, yang berhak untuk memimpin penduduk sebanyak 267 juta jiwa. Tidak mau kalah, saling Menghandalkan visi misi handalan untuk memajukan indonesia raya ini yang dihuni dari berbagai suku adat dan budaya.

Sejam setelah pemilihan dinyatakan selesai pada 17 April 2019 lalu lembaga survei mengumumkan dengan hitungan cepat dan persi yang diperoleh dilapangan dengan nilai suara tertingi diberi kepada No urut 01, Ir.H. Joko Widodo berpasangan dengan Prof Dr. KH .Ma’ruf Amin. Sedangkan No urut 02, H. Prabowo subianto berpasangan dengan H. Sandiaga Salahuddin uno memperoleh suara lebih rendah.

Namun, salah satu Tim sukses tidak puas dengan hasil keputusan lembaga survei, jauh berbeda dengan hasil mereka peroleh dilapangan bahwa mereka mengumpulkan suara paling tinggi dengan lawan politiknya, sehingga mengklaim mereka menang dengan hitungan Tim lapangan mereka yang ditugaskan di Tempat Pemungutan Suara(TPS). Dengan kata lain,kedua Tim sukses calon pemimpin negara kepulauan ini bersama-sama mengatakan kemenangan mereka dihadapan publik.

Ini mengancam eksistensi demokrasi menjadi kekacauan. Belum di umumkan secara resmi oleh Komisi pemilihan umum(KPU) Kedua Tim merayakan keberhasilan mereka dengan deklarasi kemenangan, padahal KPU akan mengumumkan 22 Mei 2019 siapa pemilik istana republik indonesia lima tahun kedepan 2019-2024 nantinya.

Dengan tidak mau kalahnya, mereka saling membenarkan dan mencari kesalahan-kesalahan penyelengara pemilu dengan inputan suara yang berbeda diwebsite KPU dengan C1, Hingga ditebar isu pembakaran kotak suara sampai penghilangan kotak suara diberbagai daerah mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi.

Tidak terlepas dari itu, dari berbagai negara kedua calon pemimpin negara ini mendapatkan salam hangat dengan ucapan selamat “terpilihnya menjadi presiden RI”, tidak tahu siapa yang menang sesungguhnya dan siapa yang kalah sebenarnya.

pengulangan penghitungan suara dan penemuan kecurangan akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap penegah masalah pesta demokrasi. Ketidak netralan penyelengara pemilu Golongan putih (golput) akan bertambah terus ketika pesta demokrasi dimulai lagi.

Ambigu masyarakat pun muncul kepermukan hingga jadi perbincangan di warung kopi yang sebagian besar pengunjungnya adalah pria. Menceritan sisi baik dan buruknya dari calon pemimpin yang mereka proleh dari berita televisi maupun media cetak hingga sampai perdebatan ringan berujung tampa kesimpulan. Tidak sampai warung kopi saja, ibu-ibu rumah tangga juga ikut mencampuri urusan politik menjadi gosib sehari-hari mereka. Sampai tetangga satu tembok pun tidak lagi saling sapa, hubungan harmonis kemasyarakatan menjadi putus ditimpa isu politik.

Pembahasan juga sampai pada keluarga yang berbeda pendukung dalam satu rumah, berbeda pilihan saling berdebat mengatakan calon pemimpin mereka menang. Perbedaan perkumpulan sosial dan doktrinisasi yang tidak ditelaah menjadi rumah tangga yang tidak harmonis, yang bingungnya mereka yang ribut tidak pernah samasekali ketemu dan bertatapan muka langsung kepada calon pemimpin mereka. Apakah mereka meributkan calo pemimpin mereka akan mengubah nasib lebih baik kedepan?, apakah pemimpin mereka akan mendatangi rumah pendukungnya?. Nantikan sajalah hayalan fiktif itu dilayar kaca berwarna.

Jika kedua kubu politik saling lapang dada, menerima dari hasil lembaga yang sudah ditentukan dan sifatnya independen kekacauan pandangan masyarakat akan tidak pernah terjadi dan tampak terliat baik-baik saja. Media-media akan bertugas sebagai mana mestinya sebagai sosial kontrol.

Tapi, ambigu masyarakat akan hilang setelah lembaga negara komisi pemilihan umum mengatakan siapa pemimpin yang layak menentukan kebijakan negara ini lima tahun kedepan. Mengharapkan Kebiasan masyarkat akan berjalan seperti biasa, para pendukung akan mulai akrab membahas kebijakan-kebijakan pemerintah. Tidak akan muncul lagi istilah cebong dan kamret ataupun istilah-istilah lainnya semua akan berdamai dan menentukan arah jalan masing-masing. Kita akan menungu Keterpihakan suara rakyak apakah kepada koalisi indonesia kerja atau kepada koalisi indonesia adil makmur. Siapan pun yang memegang kendali untuk negara republik indonesia ini berupayalah menerima dan mendukung kinerjanya lima tahun kedepan.

(Penulis Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Media Online analisapublik.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *