Dana Desa Masih Ngendap di Kas Daerah, Ini Kata Ahli Hukum Tata Negara UNTAG Banyuwangi

ANALISAPUBLIK.COM | Banyuwangi – Berdasarkan informasi yang di dapat, Dana Desa (DD) tahun 2019 untuk Kabupaten Banyuwangi telah disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sejak bulan maret lalu, tetapi sampai saat ini, Senin (29/4/2019), dana tersebut masih mengendap di RKUD karena belum tersalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD).

Ahli Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Banyuwangi, Demas Brian W menjelaskan dari kaca mata hukum pada aturan penyaluran dana desa. Berikut kutipan wawancaranya.

Bagaimana padangan hukum terkait Penyaluran DD yang masih mengendap di RKUD ?

Dalam persoalan terlambat turunnya atau belum turunnya dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang kemudian seharusnya diserahkan kepada desa di masing-masing daerah harus kita lihat dengan di dalam sudut pandang hukum.

Seperti apa analisis dari sudut pandang hukum ?

Analisis hukum Menurut saya di dalam peraturan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA di dalam pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwasanya dana desa wajib diserahkan kepada desa paling lambat 7 hari setelah dana desa diterima oleh RKUD, namun pada Pasal 17 ayat (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota antara lain: a. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;, b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6); dan c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Baca juga : http://analisapublik.com/2019/04/27/dd-di-banyuwangi-ngedap-dikas-daerah-diduga-langgar-aturan/

Apakah pasal 16 ayat 2 tersebut menjadi ketentuan akhir dalam penyaluran DD dari RKUD ke RKD ?

Pada pasal 17 ayat (2) disebutkan bahwa Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa: a. Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya. Ini artinya bahwa klausul di dalam pasal 16 ayat (2) tentang jangka waktu paling lambat 7 hari bukan merupakan ketentuan akhir atau ketentuan tunggal namun dapat disebabkan oleh persoalan lain sebagaimana disebut pada pasal 17 ayat (1) dan (2) dimana masing-masing pemerintah kabupaten dan pemerintah desa punya tugas yg harus diselesaikan sebagai syarat penerimaan dana desa selanjutnya.

Lalu bagaimana jika kententuan pada pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) sudah terpenuhi ?

Apabila ternyata ketentuan pada pasal 17 ayat (1) dan (2) sudah terpenuhi dan dana telah turun dari pemerintah pusat namun pemerintah daerah belum mengalokasikan dana atau menurunkan dana kepada desa maka dapat dikatakan pemerintah melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah tersebut dan dapat dikenai sanksi sesuai yang telah diatur di dalam pasal 16 ayat (3) yaitu sanksi berupa penundaan penyerahan dana alokasi umum atau dana bagi hasil yang menjadi hak pemerintah kabupaten.

Andaikata sanksi yang telah diatur tersebut menimpah Kabupaten Banyuwangi, apakah akan berpengaruh secara signifikan ?

Jelas akan berpengaruh, maka dari itu dalam aturan itu dibuat sanksi penundaan alokasi umum atau bagi hasil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah itu serius di dalam melakukan pengiriman dana kepada desa karena sanksi yang diberikan apabila tidak melakukan hal tersebut maka sangat merugikan bagi pemerintah kabupaten karena pemerintah kabupaten Banyuwangi pun akan mendapatkan efek dari penundaan dana alokasi umum atau bagi hasil yaitu terhadap pembangunan yang juga pastinya terhambat karena sanksi tersebut.

Apa saran atau rekomedasi terkait DD yang saat ini masih mengedap di RKUD Kabupaten Banyuwangi ?

Rekomendasi saya adalah pemerintah sebaiknya saat ini bersikap transparan mengenai hal tersebut dengan memberikan penjelasan kepada stakeholder terkait mengenai alasan atau penyebab terjadinya keterlambatan penyaluran dana desa di kabupaten Banyuwangi, apakah penundaan ini terjadi dikarenakan desa belum menyelesaikan tugas yang diatur dalam pasal 17 ayat (2) ataukah ada hal lain, sehingga tidak jadi kecurigaan atau keresahan kepada pemerintah desa sendiri, karena tujuan dari adanya dana desa tersebut adalah semata-mata adalah untuk mengembangkan desa di daerah masing-masing sehingga keterlambatannya pun juga dapat menghambat pembangunan di desa itu sendiri.

Pewarta : Budi Rosiono, ST.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *