BPJS Kesehatan Biak Numfor Sosialisasi Whistle Blowing System

ANALISAPUBLIK.COM | Biak Numfor – Sebagai langkah menerapkan prinsip good governance dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan kepada masyarakat, BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor menyelenggarakan Sosialisasi pengendalian gratifikasi BPJS Kesehatan dan sistem pelaporan pelanggaran (Whiste Blowing System) kepada mitra BPJS Kesehatan guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Di Aula Kantor BPJS Kesehatan Biak, Papua Senin, (13/5).

Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel. Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi di bagi dalam dua kategori yakni gratifikasi yang wajib di laporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.ungkap Pejabat Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor Wirdaos Alamudi.

Gratifikasi wajib dilaporkan yakni gratifikasi dalam tugas seperti, terkait dalam pemberian layanan kepada masyarakat, tugas dalam proses penyusunan anggaran, tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi, perjalanan dinas. Sementara itu, beberapa pelanggaran yang tidak diperbolehkan antara lain berupa benturan kepentingan, baik kewenangan kekuasaan, hubungan afiliasi yang mempengaruhi independensi dan objektivitas, penerimaan gratifikasi, dan rangkap jabatan di luar kedinasan.

“Landasan hukumnya adalah, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Peraturan Direksi Nomor 74 Tahun 2018 Pedoman Pengendalia tentang Gratifikasi BPUS Kesehatan”, kata dia.

BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor berkomitmen untuk tidak akan menerima dan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi, bingkisan, atau apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan untuk mendapatkan berbagai manfaat atau kemudahan. Hal ini jelas dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk itu pengungkapan atas tindakan pelanggaran, perbuatan melawan hukum, pebuatan yang tidak memenuhi standar etika atau perbuatan lain yang dilakukan Duta BPJS Kesehatan harus dilaporkan,” ungkap Wirdaos.

Masyarakat diharapkan membantu melaporkan apabila ada pelanggaran yang dilakukan duta BPJS Kesehatan. Baik masyarakat maupun stakeholder harus saling bergotong royong mengawal program Whiste Blowing System.

“Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara di anggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, sangsi pidananya penjara seumur hidup atau singkatnya 4 tahun, lamanya 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200 juta, paling banyak Rp. 1 miliar,” sebutnya.

(JER)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *