Sulit Akses Informasi APBDes, Kades Gendol Dilaporkan Warganya ke KIPD

ANALISAPUBLIK.COM | Semarang – Komisi Informasi Publik Daerah Provinsi Jawa Tengah Jl. Trilomba Juang No. 18 Semarang menggelar sidang ajudikasi non-litigasi dalam penyelesaian sengketa informasi antara pihak pemohon Dwi Hartanto, melawan pihak termohon Kepala Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, Selasa (14/05/2019).

Mengacu pada Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 memandatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam merumuskan, melaksanakan, hingga mengawasi pelaksanaan sebuah kebijakan publik merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Dalam hal mendapatkan informasi, banyak masyarakat yang tidak jarang mengalami kesulitan. Seperti yang dialami Dwi Hartanto yang beralamat RT 09/RW 01 Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora meminta informasi kepada Kepala Desa Gondel terkait APBDes dan LPJ Desa Gondel tahun 2015 sampai tahun 2018/2019, namun tidak ditanggapi oleh Kepala Desa Gondel.

Sebelum sidang dimulai, Kades Gondel, Priyono ketika dihubungi oleh Wahyu bagian staf KIP melalui telepon tidak menanggapi.

“Tadi nomernya aktif, lalu direject. Tidak diangkat,” kata Wahyu.

Sidang yang dipimpin oleh Majelis Ketua Handoko Agung S., S.Sos dengan anggota Dr. Wijaya, SH., MH., Slamet Haryanto, SH., MH., dengan pemohon Dwi Hartanto, S. Fil.I. Sedangkan pihak termohon, Kepala Desa Gondel, Priyono tidak hadir dalam persidangan.

Dikarenakan pihak termohon tidak hadir dalam persidangan, maka sidang hanya mendengarkan keterangan sepihak dari pemohon.

Dikarenakan pihak termohon tidak hadir dalam persidangan, maka majelis komisioner tidak bisa menggali lebih jauh argumentasi kebijakan badan publik menolak permohonan informasi. Sidang permohonan sengketa cenderung berjalan searah.

Menurut Slamet Haryanto saat dimintai keterangan menjelaskan bahwa mekanisme persidangan jika termohon tidak hadir dua kali berturut-turut, maka majelis meminta bukti dari pemohon jika diperlukan.

“Seperti yang dikatakan majelis ketua sidang tadi, jika termohon tidak hadir dua kali berturut-turut, maka pemohon harus bisa menyerahkan bukti. Jika pemohon belum bisa menunjukkan bukti, maka akan ditunggu selama jangka waktu 100 hari,” jelas Slamet.

Ketika ditanya perihal sanksi yang akan diputuskan bilamana termohon tetap tidak bisa hadir dalam persidangan, pihaknya belum bisa berkomentar banyak.

“Kalau untuk sanksi, bilamana termohon tidak bisa hadir atau yang mewakili dengan tanpa alasan, kami belum bisa menjawabnya. Karena yang memutuskan nanti majelis ketua sidang dan nantinya akan dilimpahkan ke pengadilan,” tandasnya.

(Arifin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *